TEMPO.CO, Jakarta -Partai Buruh Inggris berjanji untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap pembaruan proses perdamaian di Jalur Gaza, menurut isi manifestonya yang diumumkan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Partai tersebut merupakan oposisi pemerintah Inggris saat ini, dan unggul jauh dalam jajak pendapat menjelang pemilihan umum 4 Juli mendatang.

“Kenegaraan Palestina adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” demikian bunyi sebagian manifesto pemilu Partai Buruh.

Manifesto tersebut merupakan kumpulan kebijakan yang akan diambil Partai Buruh jika mereka membentuk pemerintahan Inggris berikutnya. Hal ini didasarkan pada enam janji utama yang telah ditetapkan pemimpinnya, Keir Starmer, selama kampanye.

“Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian baru yang menghasilkan solusi dua negara dengan Israel yang aman dan terjamin serta negara Palestina yang kuat dan berdaulat,” kata partai itu.

Media Inggris sebelumnya telah memperkirakan isi manifesto ini. Mereka mengatakan janji untuk mengakui Palestina akan dilihat sebagai upaya untuk membujuk kelompok kiri Partai Buruh, yang marah kepada Starmer karena tidak mendukung mosi gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Partai Nasional Skotlandia (SNP) dalam parlemen pada November lalu.

Versi final dari manifesto tersebut akan disepakati dalam pertemuan dengan serikat pekerja pada Jumat 14 Juni 2024 dan diluncurkan secara resmi pada Kamis pekan depan.

Pemerintahan Inggris yang dipimpin Partai Konservatif saat ini sebelumnya mengatakan Inggris dapat secara resmi mengakui negara Palestina sebelum proses perdamaian berakhir.

Konservatif juga mengatakan bahwa warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza harus diberikan “perspektif politik tentang jalan yang kredibel menuju negara Palestina dan masa depan yang baru”.

Tiga negara Eropa yakni Spanyol, Irlandia dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei 2024, memicu reaksi marah dari Israel yang semakin terisolasi setelah melancarkan serangan selama lebih dari delapan bulan di Gaza.

Dalam wawancara dengan Sky News, ketika Starmer ditanya apakah pemerintah yang dipimpinnya akan mengikuti langkah Spanyol, Irlandia dan Norwegia, dia mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan “pada saat yang tepat dalam proses (perdamaian)”.

“Yang mereka butuhkan adalah dukungan internasional dan konsensus mengenai saat yang tepat,” kata Starmer, dikutip oleh Sky News. “Itu hanya akan terjadi jika kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita dalam hal ini.”

Israel bereaksi dengan marah terhadap keputusan beberapa pemerintah Eropa, dan Benjamin Netanyahu menyebut tindakan tersebut sebagai “hadiah bagi terorisme”.

Partai Buruh melihat dukungan pemimpinnya berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Eropa tersebut. Seorang juru bicara partai mengatakan, “Posisi kami untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses internasional telah disepakati di Forum Kebijakan Nasional Juli lalu.”

Dukungan tersebut dimaksudkan berbeda dari manifesto eks pemimpin oposisi pemerintah Jeremy Corbyn pada 2017 dan 2019, yang menjanjikan “pengakuan segera dan tanpa syarat atas negara Palestina”.

Beberapa hal lain yang dijanjikan Partai Buruh di bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah komitmen terhadap NATO, membangun kembali hubungan dengan Uni Eropa (UE) dan mempertahankan dukungan untuk Ukraina.

Pilihan Editor: Ragam Alasan 10 Negara Uni Eropa Mendukung Negara Palestina

SKY NEWS | REUTERS