Senat Amerika Serikat Perpanjang Waktu Pembuktikan BMW Pakai Komponen Blacklist dari Cina

Reporter

Selasa, 11 Juni 2024 15:30 WIB

BMW rilis teaser mobil baru. (Foto: BMW)

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Senat bidang keuangan Amerika Serikat pada Senin, 10 Juni 2024, memutuskan memperpanjang upaya pembuktian pada produsen pembuat mobil asal Jerman, BMW, dengan tuduhan penggunaan sejumlah komponen elektronik dari sebuah suplier asal Cina yang masuk daftar hitam Washington.

Sebelumnya pada bulan lalu ron Wyden anggota Senat, mengatakan setelah dua tahun investigasi – pihaknya menemukan kalau BMW sudah mengimpor setidaknya 8 ribu kendaraan Mini Cooper dari sebuah suplier Cina masuk ke Amerika Serikat. Suplier itu masuk daftar hitam Amerika Serikat di bawah undang-undang 2021. BMW masih melanjutkan impor tersebut setidaknya sampai April 2024.

Pada Senin, 5 Juni 2024, Wyden dalam surat terbarunya ke CEO BMW wilayah North America Sebastian Mackensen bertanya apakah BMW sudah merampungkan evaluasi terhadap rantai suplainya untuk menentukan apakah dalam produk kendaraan yang diimpornya ada komponen dari suplier Cina, Sichuan Jingweida Technology Group (JWD).

“Apakah BMW yakin dalam kendaraan-kendaraan yang diimpornya tidak mengandung komponen-komponen buatan JWD ?,” demikian bunyi surat Wyden ke Mackensen, yang memberikan tenggat waktu pada Mackensen untuk menjawab selambatnya pada 21 Juni 2024. Wyden juga menekankan pihaknya ingin BMW benar-benar bertindak dalam mengatasi setiap kendaraan atau komponen yang berisi produk JWD yang diimpor oleh BMW setelah Desember 2023.

BMW Group sampai Senin, 5 Juni 2024, belum mau berkomentar perihal ini. Hanya saja, pada bulan lalu perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor dari produk-produk yang kena blacklist itu. BMW juga meyakinkan akan mengambil langkah-langkah untuk mencari suku cadang pengganti karena BMW pun telah memberlakukan standar yang ketat dan kebijakan terkait praktik perekrutan karyawan, HAM dan kondisi kerja, di mana hal ini juga harus diikuti oleh para suplier BMW.

Kongres Amerika Serikat pada 2021 meloloskan undang-undang Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) untuk memperkuat penegakan hukum guna mencegah impor barang-barang dari wilayah Xinjiang, Cina, yang diyakini dibuat lewat kerja paksa dari tenaga anggota kelompok minoritas di Uyghur. Cina menyangkal tuduhan itu.

Advertising
Advertising

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Jika Terbukti Plagiat, Marwan Masuk Blacklist Tempo

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terungkap, Dior Hingga Armani Jual Tas Mewah dari Produk Murah dengan Eksploitasi Pekerja

14 menit lalu

Terungkap, Dior Hingga Armani Jual Tas Mewah dari Produk Murah dengan Eksploitasi Pekerja

Kejaksaan Milan mengungkapkan bahwa perusahaan fesyen mewah milik LVMH, Dior, hanya membayar sejumlah US$57 untuk membuat tas tangan ribuan dolar

Baca Selengkapnya

4 Negara Utama Pemasok Senjata Israel untuk Menyerang Gaza, AS di Urutan Wahid

2 jam lalu

4 Negara Utama Pemasok Senjata Israel untuk Menyerang Gaza, AS di Urutan Wahid

Senjata Jerman, sumber senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat, telah memperburuk krisis Gaza secara signifikan

Baca Selengkapnya

Kapal Perusak Amerika Serikat Tembakkan 450 Rudal saat Melawan Houthi di Laut Merah

6 jam lalu

Kapal Perusak Amerika Serikat Tembakkan 450 Rudal saat Melawan Houthi di Laut Merah

Kapal Amerika Serikat USS Mason menembakkan 100 peluru kendali dan 350 rudal udara-ke-permukaan untuk melawan Houthi.

Baca Selengkapnya

Situs Peluncuran Pesawat Ruang Angkasa Komersial Pertama Cina Siap Beroperasi

8 jam lalu

Situs Peluncuran Pesawat Ruang Angkasa Komersial Pertama Cina Siap Beroperasi

Situs peluncuran pesawat ruang angkasa komersial pertama Cina ini terletak di lepas pantai Kota Wenchang, Hainan.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Disebut Punya Sedikit Waktu untuk Putuskan Nasib Joe Biden di Pilpres 2024

8 jam lalu

Partai Demokrat Disebut Punya Sedikit Waktu untuk Putuskan Nasib Joe Biden di Pilpres 2024

Partai Demokrat harus memutuskan dalam tempo kurang tiga minggu untuk memutuskan apakah akan tetap mengusung Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

9 jam lalu

Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

Ada sebanyak delapan negara maju yang memutuskan untuk memblokir TikTok dari pegawai pemerintahan negara mereka. Berikut daftar dan alasannya.

Baca Selengkapnya

Rusia Ancam NATO atas Peningkatan Kehadiran Militer di Perbatasan

12 jam lalu

Rusia Ancam NATO atas Peningkatan Kehadiran Militer di Perbatasan

Kemlu Rusia memperingatkan bahwa peningkatan kehadiran militer NATO di perbatasan negara itu tidak akan dibiarkan begitu saja

Baca Selengkapnya

Jenazah Atlet Bulu Tangkis Zhang Zhi Jie Masih Tersimpan di Ruang Pendingin RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

23 jam lalu

Jenazah Atlet Bulu Tangkis Zhang Zhi Jie Masih Tersimpan di Ruang Pendingin RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Kakak Zhang Zhi Jie dikabarkan telah tiba di Yogyakarta sejak Selasa, tetapi hingga kini belum ada kepastian soal rencana pemulangan jenazahnya.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tak Mau Mengundurkan Diri dari Pencalonan Pilpres 2024

1 hari lalu

Joe Biden Tak Mau Mengundurkan Diri dari Pencalonan Pilpres 2024

Joe Biden berjanji tak akan mengundurkan diri dari pilpres 2024. Dia akan mengikuti pemilu ini sampai akhir.

Baca Selengkapnya

KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri

1 hari lalu

KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah membarasi impor untuk barang jadi. Bahan baku diperlukan oleh industri dalam negeri.

Baca Selengkapnya