TEMPO.CO, Jakarta - Mookdapa Yangyuenpradorn Juru bicara Partai Forty Rights mengungkap Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Gerakan Maju atau Partai Move Forward, yang merupakan partai pemenang pemilu. Langkah Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai kemajuan besar menuju putusan yang kemungkinan akan dikeluarkan pada 19 Juni 2024.

“Langkah otoritas Thailand yang ingin membubarkan Partai Move Forward menyoroti kesenjangan yang meresahkan antara komitmen internasional dan praktik-praktik di lapangan. Komitmen sejati terhadap HAM dimulai dari dalam negeri, caranya dengan menghormati proses demokrasi dan kebebasan berpendapat,” kata Mookdapa, Selasa, 11 Juni 2024.

Mookdapa mengatakan komunitas internasional harus mempertanyakan komitmen Thailand pada HAM jika Bangkok terus membubarkan partai yang terpilih secara demokratis dan mengesampingkan aspirasi warga. Sikap Bangkok ini sama dengan merusak kredibilitas Thailand di panggung internasional, khususnya dalam upaya Thailand mendapatkan kursi di Dewan HAM PBB.

Menurut Mookdapa, membungkam oposisi politik dengan membubarkan Partai Move Forward memberikan pesan yang mengerikan mengenai posisi Thailand terhadap kebebasan berekspresi. Sebab penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi suara-suara perbedaan pendapat.

“Thailand sedang berada dipersimpangan jalan. Memilih membubarkan Partai Move Forward itu bukan hanya merusak tatanan demokrasi Thailand, namun juga sama dengan memberi gambaran ke depan soal cara Bangkok mengarahkan HAM-nya,” kata Mookdapa.

Baginya, melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan keadilan hukum merupakan pilar bagi masyarakat demokratis dan indikator aliansi sebuah negara dengan standar HAM internasional. Langkah pembubaran partai Gerakan Maju bisa meninggalkan goresan mendalam pada catatan HAM Thailand.

Sebelumnya pada Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Thailand mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Konstitusi Thailand agar membubarkan Partai Move Forward. Partai itu, dituduh hendak menggulingkan monarki konstitusional setelah agenda politiknya dinilai menyerang pihak Kerajaan Thailand.

Pilihan editor: Pita Limjaroenrat Gagal Jadi PM Thailand, Masih Ada Peluang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini