TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dijerat tuduhan telah menghina Kerajaan Thailand. Kritik terhadap kerajaan dilarang keras di negeri ini berdasarkan hukum lese-majeste Thailand.

Gugatan diajukan oleh militer royalis yang menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra. Pernyataan Thaksin yang dipermasalahkan itu berdasarkan wawancaranya dengan media asing pada 2015.

"Jaksa Agung telah memutuskan untuk mendakwa Thaksin atas semua tuduhan," kata juru bicara Prayuth Bejraguna kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa mantan perdana menteri itu harus hadir di pengadilan pada 18 Juni 2024.

Tuduhan lain terhadap Thaksin Shinawatra termasuk pelanggaran undang-undang kejahatan komputer. Pengacara Thaksin, Winyat Chartmontri, mengatakan bahwa kliennya tidak dapat hadir pada sidang hari Rabu karena infeksi COVID-19.

Thaksin, 74, telah berulang kali menyatakan kesetiaannya kepada kerajaan. Berdasarkan undang-undang lese-majeste Thailand, kritik terhadap kerajaan dilarang keras. Aturan itu merupakan salah satu undang-undang paling ketat di dunia.

Thaksin dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Ia dibebaskan bersyarat pada Februari setelah enam bulan ditahan.

Ia kembali secara dramatis pada 2023 setelah 15 tahun mengasingkan diri. Ia tetap menjadi tokoh sentral selama pergolakan politik yang berulang kali terjadi.

Thaksin akan menjadi kasus yang paling menonjol di antara lebih dari 270 tuntutan dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan undang-undang lese-majeste. Pelakunya bisa dijerat hukuman penjara maksimum 15 tahun untuk setiap penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

Partai oposisi populer, Move Forward Party, yang merupakan partai terbesar di parlemen, mendapat kesulitan dalam kampanyenya untuk mengamandemen undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan membubarkan partai itu.

Thaksin, pendiri partai populis Pheu Thai, telah menyaksikan partai-partai keluarganya memenangkan semua pemilu kecuali satu kali sejak 2001. Tiga pemerintahan Shinawatra digulingkan melalui kudeta atau keputusan pengadilan.

Kepulangannya dan masa penahanan yang relatif singkat memicu spekulasi bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan saingan beratnya di kalangan konservatif dan militer. Sekutu-sekutunya membantah adanya kesepakatan semacam itu.

REUTERS

Pilihan editor: Peluncuran Satelit Terbaru Korea Utara Gagal, Apa Sebabnya?