TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (Dewan Keamanan PBB) akan melakukan pemungutan suara pada Kamis 18 April 2024 mengenai pengajuan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Hal ini terungkap pada Rabu mengutip sejumlah sumber diplomatik.

Pada awal April, Palestina menyerahkan surat permohonan untuk peninjauan agar pengajuan negara itu untuk menjadi anggota penuh PBB dapat diperbarui.

Pada 8 April, DK PBB merujuk pertimbangan baru atas pengajuan keanggotaan PBB oleh Palestina pada 2011 ke Komite Penerimaan Anggota Baru PBB.

Penerimaan negara anggota baru ke PBB diputuskan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan, yang memerlukan suara setuju dari setidaknya sembilan dari 15 anggota dewan keamanan, dan tidak ada veto dari lima anggota tetap DK PBB -- Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

Di tengah serangan Israel di Gaza yang menewaskan hampir 34.000 warga dan mayoritas perempuan serta anak-anak, Palestina kembali mengajukan permohonan keanggotaan.

Sebelumnya, usulan ini pertama kali diajukan ke badan dunia tersebut pada 2011, meskipun Amerika Serikat yang memegang hak veto telah menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

Sementara itu, Sky News Arabia melaporkan AS secara aktif berupaya mencegah rancangan resolusi yang mendukung pemberian keanggotaan penuh di Dewan Keamanan PBB untuk Palestina.

“Washington menekan Kelompok Arab untuk menarik rancangan resolusi untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB yang dijadwalkan akan dilakukan pemungutan suara pada Kamis,” kata seorang pejabat Palestina kepada Sky News Arabia.

Sumber tersebut juga menambahkan bahwa AS mengancam akan memveto rancangan resolusi tersebut jika dilakukan pemungutan suara.

Namun, sumber tersebut mengatakan kepada saluran berita tersebut bahwa “keputusan Palestina dan kelompok Arab tidak akan menarik keputusan tersebut dan melakukan pemungutan suara meskipun ada ancaman veto Amerika.”

Hal ini terjadi setelah Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa Palestina menjadi anggota penuh PBB tidak akan mengarah pada solusi “dua negara”.

Thomas-Greenfield menyampaikan komentarnya pada konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, ketika dia ditanya apakah AS bersedia mengakui permintaan Otoritas Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB.

“Kami tidak melihat bahwa melakukan resolusi di Dewan Keamanan akan membawa kita ke titik di mana kita dapat menemukan...solusi dua negara di masa depan,” kata Thomas-Greenfield.

Diplomat AS tersebut menambahkan bahwa Preside Joe Biden mengatakan bahwa Washington mendukung solusi dua negara dan secara aktif berupaya untuk mengimplementasikannya sesegera mungkin.

Sebuah rancangan yang diusulkan oleh Aljazair atas nama Kelompok Arab ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang merekomendasikan penerimaan Palestina ke PBB akan dilakukan pemungutan suara pada hari Kamis ini.

Kelompok Arab di PBB mengeluarkan pernyataan pada 16 April yang menegaskan “dukungan teguh blok tersebut terhadap permohonan keanggotaan penuh Negara Palestina.”

“Keanggotaan di PBB merupakan langkah penting ke arah yang benar menuju resolusi yang adil dan langgeng atas permasalahan Palestina sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan blok tersebut menambahkan, “Sudah saatnya rakyat Palestina diberdayakan sepenuhnya untuk menggunakan semua hak sah mereka di panggung global sebagai langkah penting menuju pemajuan hak-hak rakyat Palestina… Penyangkalan terhadap hak Palestina di kalangan dunia internasional telah berlangsung terlalu lama.”

AS telah menggunakan kekuatannya di antara anggota DK PBB untuk memperpanjang pembersihan etnis di Palestina selama bertahun-tahun, mengeluarkan banyak veto terhadap resolusi yang mengkritik Israel atau menyerukan pembentukan negara Palestina sepanjang sejarah pembersihan etnis di Palestina.

Sejak 1945, 36 rancangan resolusi DK PBB terkait Israel dan Palestina telah diveto, dan 34 di antaranya berada di tangan Amerika Serikat.

Menyusul berbagai rancangan resolusi gencatan senjata DK PBB sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober, satu rancangan resolusi akhirnya disahkan pada 25 Maret setelah AS abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Pilihan Editor: Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

BARRON’S | SKY NEWS ARABIA