TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan pada Senin, 26 Februari 2024, mengumumkan memberi waktu sampai akhir Februari 2024 bagi dokter-dokter muda yang sedang melakukan aksi mogok kerja massal untuk kembali ke rumah sakit, atau mereka menghadapi risiko dihukum.

Dua pertiga dokter residen dan dokter magang di Korea Selatan mogok kerja untuk memprotes rencana pemerintah Korea Selatan yang ingin meningkatkan kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2 ribu orang pada tahun akademik 2025 dan menambah 10 ribu dokter per 2035. Sekarang ini, ada sekitar 3 ribu mahasiswa fakultas kedokteran yang diterima per tahunnya.

Para dokter dan mahasiswa kedokteran di Korea Selatan menentang rencana pemerintah yang ingin menambah kuota mahasiswa baru fakultas kedokteran. Sebab jumlah dokter di Korea Selatan saat ini dirasa sudah cukup sehingga menaikkan jumlah dokter bisa menimbulkan perawatan yang tidak perlu dan memperburuk rencana keuangan asuransi nasional.

Bukan hanya itu, rencana menambah quota penerimaan mahasiswa kedokteran sebanyak 2 ribu orang, juga tidak akan mengatasi beban rumah sakit pendidikan dan kurangnya insentif bagi dokter yang praktik dilayanan penting, seperti pediatrik, kebidanan dan layanan pengobatan emergensi. Namun Pemerintah Korea Selatan berkeras, negara itu harus mulai melatih dokter-dokter baru segera karena Korea Selatan dikhawatirkan kekurangan sampai 15 ribu dokter pada 2035.

Aksi mogok kerja para dokter muda tersebut telah menciptakan kondisi genting di Korea Selatan. Sebab beberapa rumah sakit sampai terpaksa menolak pasien dan pengobatan kanker.

Menteri Keamanan Korea Selatan Lee Sang-min menyampaikan permohonan terakhir pemerintah ihwal situasi ini pada pembukaan pertemuan sebuah gugus tugas pada Senin, 26 Februari 2024. Dia menyebut kekacauan kian meningkat di rumah sakit dan layanan gawat darurat telah mencapai situasi berbahaya.

“Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan setidaknya pada 29 Februari, Anda tidak akan diminta bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi,” katanya. Lee mengimbau para dokter untuk mengingat suara mereka akan terdengar keras dan paling efektif saat Anda berada di sisi pasien.

Sebelumnya, Seoul memperingatkan akan mengambil jalur hukum melawan para dokter yang mogok kerja. Tindakan yang dimaksud mencakup penuntutan, penangkapan dan pencabutan lisensi kedokteran.

Sementara, para dokter muda menuntut pemerintah untuk terlebih dahulu mengatasi isu upah dan kondisi kerja sebelum menjalankan rencana peningkatan kuota mahasiswa kedokteran. Dokter-dokter senior dan praktisi swasta telah berunjuk rasa mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut, meski mereka tidak ikut mogok kerja.

Di sisi lain, banyak warga Korea Selatan yang justru mendukung rencana yang diinisiasi oleh Presiden Yoon Suk Yeol tersebut. Jajak pendapat baru dari Gallup Korea memperlihatkan 76 persen responden menyetujui rencana tersebut, terlepas dari afiliasi politik.

Rencana itu merupakan bagian dari paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2 ribu orang per tahun serta memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktik dan penuntutan. Korea Selatan juga berencana memberikan insentif bagi para dokter untuk berpraktik di bidang-bidang yang dianggap penting, seperti pediatri dan bedah umum, serta di wilayah regional yang sangat kekurangan dokter.

REUTERS

Pilihan editor: Top 3 Dunia, Angka Bunuh Diri di Korea Selatan Teringgi di Antara Negara Maju

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini