Peran Istri Prabowo Dibahas Media Singapura, Pertama Kali RI Tanpa Ibu Negara?

Reporter

Tempo.co

Kamis, 15 Februari 2024 11:33 WIB

Calon presiden Prabowo Subianto memimpin dikumandangkannya lagu Selamat Ulang Tahun untuk Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Selasa malam, 16 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Media asal Singapura, Channel News Asia menyoroti status lajang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ketidakhadiran ibu negara Indonesia atau first lady, dibahas oleh CNA sebelum pencoblosan pemilu 2024 digelar.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa menjadi presiden pertama tanpa istri dalam sejarah negara ini. Ketika persaingan semakin memanas, para ahli dan istri kandidat memperdebatkan pentingnya ibu negara, dan siapa yang mungkin mengisi peran tersebut," seperti dikutip dari Channel News Asia pada Kamis, 19 Februari 2024.

Tidak seperti calon presiden lainnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Prabowo masih lajang. "Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak akan mempunyai ibu negara, jika Pak Prabowo menjadi presiden kedelapan negara tersebut," kata Channel News Asia.

Media ini menulis bahwa peran ibu negara, atau dalam bahasa Indonesia adalah ibu atau perempuan negara, tidak ditentukan oleh konstitusi Indonesia. Namun, mengutip Feri Amsari, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas Padang, seorang ibu negara dapat memainkan peran penting dalam bidang-bidang kenegaraan tertentu yang tidak selalu dapat ditangani oleh seorang presiden.
“Misalnya Ibu Tien Suharto dan Ibu Ani Yudhoyono, istri presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, ibarat permaisuri atau ratu di sebuah kerajaan,” kata Feri.

Tien Soeharto memprakarsai pendirian rumah sakit pertama di Indonesia untuk pasien kanker. Sementara Ani Yudhoyono pernah menjadi wakil ketua partai politik suaminya, Partai Demokrat.

Advertising
Advertising

Seorang ibu negara bisa mempunyai beberapa peran, menurut Athiqah Nur Alami, peneliti Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ibu negara biasanya mendampingi presiden selama perjalanan dalam negeri atau luar negeri. “Memiliki ibu negara yang mendampingi presiden dapat meningkatkan atau mendongkrak citra dan kredibilitas presiden,” kata Athiqah.

Ketika pergi ke luar negeri, ibu negara akan terlibat dalam diplomasi budaya, dan mengikuti kegiatan sosial. “Kami juga melihat contoh dimana ibu negara menggantikan presiden dalam kegiatan non-politik seperti acara seremonial seperti peresmian sekolah dan kegiatan amal,” kata Athiqah.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, negara ini telah memiliki beberapa ibu negara. Fatmawati Sukarno, istri presiden perdana Indonesia Sukarno, menjahit bendera pertama negara tersebut. Ainun Habibie, istri presiden ketiga BJ Habibie yang berkuasa selama lebih dari setahun, menjabat sebagai ketua organisasi nirlaba Bank Mata Indonesia.

Istri presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, adalah aktivis aktif pluralisme agama dan ras. Ketika negara ini dipimpin oleh presiden kelima Megawati Soekarnoputri antara tahun 2001 hingga 2004, Indonesia tidak memiliki ibu negara melainkan bapak negara dalam bahasa Indonesia, yang berarti bapak atau laki-laki negara.

Suaminya, politisi, Taufiq Kiemas, berada di sisi Megawati ketika ia mendirikan partai yang berkuasa saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di akhir tahun 90an. Seperti ibu negara sebelumnya, ia menemaninya selama pertemuan bilateral, dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Menurut Athiqah mengatakan dalam masyarakat Indonesia yang patriarki, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kekeluargaan tradisional. "Oleh karena itu, memiliki ibu negara merupakan hal yang penting karena dipandang sebagai memiliki seorang ibu dalam sebuah keluarga," kata Athiqah dilansir dari Channel News Asia.

Prabowo, menikahi putri Suharto, Titiek Suharto, pada 1983. Namun mereka berpisah beberapa saat setelah presiden kedua tersebut jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998.

CHANNEL NEWS ASIA

Pilihan editor: DPR AS Makzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Penggulingan Kedua dalam 250 Tahun

Berita terkait

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

1 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

2 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

3 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

5 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

23 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

23 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

23 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

23 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya