Wirajuda : Sanksi Amerika Memperparah Penderitaan Rakyat Burma
Selasa, 9 Juni 2009 13:36 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda hari Senin (9/6) mengekspresikan rasa frustasi dan kecewanya terhadap kegagalan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Burma, tetapi ia juga mengkritik kebijakan sanksi ekonomi dan isolasi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Burma justru memperparah penderitaan rakyat di negara tersebut.
Hassan Wirajuda dalam pernyataannya juga meminta pemerintah militer Burma untuk segera membebaskan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan politik.
Wirajuda juga mengatakan bahwa Indonesia menginginkan negara-negara tetangga Burma semakin terlibat dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara tersebut, untuk lebih mendorong para jendral di negara tersebut untuk semakin respek terhadap masalah hak asasi manusia dan mau membebaskan ribuan tahanan aktivis politik.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sejak pekan lalu berada di Washington, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, guna membicarakan masa depan kebijakan politik Amerika Serikat terhadap Burma.
Pertemuan kedua menteri luar negeri ini juga untuk membahas tentang peradilan yang tengah digelar pemerintah junta Burma terhadap tokoh demokrasi yang juga penerima nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, yang diduga sebagai strategi politik untuk menghalangi tokoh demokrasi itu ikut dalam pemilihan umum tahun depan.
Kunjungan Wirajuda ke Amerika Serikat ini juga sekaligus sebagai balasan atas kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia, bulan Pebruari 2009 lalu, dan keduanya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Burma segera membebaskan Suu Kyi. "Penahanan terhadapnya (Suu Kyi) adalah tidak beralasan, dan kami menghimbau untuk segera dibebaskan," ujar Clinton.
Wirajuda dalam pidatonya di Carnegie Endowment for Internasional Peace, sebelum pertemuan empat mata dengan Hillary Clinton mengatakan bahwa sanksi ekonomi dan isolasi telah membuat rakyat Burma semakin menderita, dan dia meminta kepada dunia agar mengurangi sanksi ini. "Kita harus mendorong Burma agar lebih terbuka," ujar Wirajuda.
Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN juga mengeluhkan kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terus memberikan sanksi ekonomi dan politik isolasi terhadap Burma, kelompok-kelompok hak asasi manusia di Asia Tenggara juga telah mengkritik kebencian tradisional yang diekspresikan negara-negara ASEAN terhadap Burma, mereka mendesak agar ke-10 negara ASEAN lebih mendesak jendral-jendral Burma agar lebih menghormati hak asasi manusia dan membebaskan ribuan tahanan politik.
Wirajuda juga mengatakan bahwa pemilihan umum di Burma tahun depan akan diakui kredibilitasnya, jika melibatkan Aung San Suu Kyi dan partai politiknya National League Demokratic (NLD). "Indonesia akan terus mengikuti kasus pengadilan Aung San Suu Kyi secara lebih dekat," ujar Wirajuda.
Tokoh demokrasi Burma Aung San Suu Kyi berada dalam status tahana politik junta militer Burma sejak tahun 1990 setelah dia memenangkan pemilihan umum demokratis yang tidak diakui oleh junta. Sebelumnya ia ditahan di penjara politik Insein, Yangon, namun atas jasa diplomasi Ali Alatas, sejak tahun 1996 berubah statusnya menjadi tahanan rumah sampai kini.
Bulan ini Aung San Suu Kyi menghadapi peradilan yang mendakwanya telah melanggar peraturan status tahanan rumahnya, setelah pada bulan lalu, seorang pengunjung gelap warga Amerika Serikat diketahui merenangi danau yang melingkungi rumahnya, dan tinggal selama dua hari dirumahnya tanpa ijin. Diduga Aung San Suu Kyi akan mendapatkan perpanjangan lima tahun penjara lagi, atas insiden ini.
AP l WAHYU
Hassan Wirajuda dalam pernyataannya juga meminta pemerintah militer Burma untuk segera membebaskan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan politik.
Wirajuda juga mengatakan bahwa Indonesia menginginkan negara-negara tetangga Burma semakin terlibat dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara tersebut, untuk lebih mendorong para jendral di negara tersebut untuk semakin respek terhadap masalah hak asasi manusia dan mau membebaskan ribuan tahanan aktivis politik.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sejak pekan lalu berada di Washington, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, guna membicarakan masa depan kebijakan politik Amerika Serikat terhadap Burma.
Pertemuan kedua menteri luar negeri ini juga untuk membahas tentang peradilan yang tengah digelar pemerintah junta Burma terhadap tokoh demokrasi yang juga penerima nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, yang diduga sebagai strategi politik untuk menghalangi tokoh demokrasi itu ikut dalam pemilihan umum tahun depan.
Kunjungan Wirajuda ke Amerika Serikat ini juga sekaligus sebagai balasan atas kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia, bulan Pebruari 2009 lalu, dan keduanya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Burma segera membebaskan Suu Kyi. "Penahanan terhadapnya (Suu Kyi) adalah tidak beralasan, dan kami menghimbau untuk segera dibebaskan," ujar Clinton.
Wirajuda dalam pidatonya di Carnegie Endowment for Internasional Peace, sebelum pertemuan empat mata dengan Hillary Clinton mengatakan bahwa sanksi ekonomi dan isolasi telah membuat rakyat Burma semakin menderita, dan dia meminta kepada dunia agar mengurangi sanksi ini. "Kita harus mendorong Burma agar lebih terbuka," ujar Wirajuda.
Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN juga mengeluhkan kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terus memberikan sanksi ekonomi dan politik isolasi terhadap Burma, kelompok-kelompok hak asasi manusia di Asia Tenggara juga telah mengkritik kebencian tradisional yang diekspresikan negara-negara ASEAN terhadap Burma, mereka mendesak agar ke-10 negara ASEAN lebih mendesak jendral-jendral Burma agar lebih menghormati hak asasi manusia dan membebaskan ribuan tahanan politik.
Wirajuda juga mengatakan bahwa pemilihan umum di Burma tahun depan akan diakui kredibilitasnya, jika melibatkan Aung San Suu Kyi dan partai politiknya National League Demokratic (NLD). "Indonesia akan terus mengikuti kasus pengadilan Aung San Suu Kyi secara lebih dekat," ujar Wirajuda.
Tokoh demokrasi Burma Aung San Suu Kyi berada dalam status tahana politik junta militer Burma sejak tahun 1990 setelah dia memenangkan pemilihan umum demokratis yang tidak diakui oleh junta. Sebelumnya ia ditahan di penjara politik Insein, Yangon, namun atas jasa diplomasi Ali Alatas, sejak tahun 1996 berubah statusnya menjadi tahanan rumah sampai kini.
Bulan ini Aung San Suu Kyi menghadapi peradilan yang mendakwanya telah melanggar peraturan status tahanan rumahnya, setelah pada bulan lalu, seorang pengunjung gelap warga Amerika Serikat diketahui merenangi danau yang melingkungi rumahnya, dan tinggal selama dua hari dirumahnya tanpa ijin. Diduga Aung San Suu Kyi akan mendapatkan perpanjangan lima tahun penjara lagi, atas insiden ini.
AP l WAHYU
