TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan Inggris berpatroli di perbatasan Kosovo dan Serbia sebagai bagian dari kehadiran penjaga perdamaian NATO yang diperkuat di tengah kekhawatiran bahwa kedua negara yang merupakan musuh masa perang itu dapat kembali terlibat konflik terbuka menyusul serangkaian insiden kekerasan dalam beberapa bulan terakhir.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengirim ratusan pasukan tambahan ke Kosovo dari Inggris dan Rumania setelah pertempuran antara pihak berwenang dan orang-orang Serbia bersenjata yang terjadi di sebuah biara mengubah sebuah desa yang tenang di Kosovo utara menjadi zona perang pada 24 September 2023.

Seorang petugas polisi dan tiga pria bersenjata tewas di desa Banjska dalam apa yang dianggap sebagai kekerasan terburuk sejak Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008.

Kosovo menuduh Serbia memberikan dukungan finansial dan praktis kepada orang-orang bersenjata, namun hal ini dibantah oleh Beograd.

NATO telah mengirim 1.000 tentara tambahan ke wilayah tersebut, sehingga kehadirannya di sana menjadi 4.500 penjaga perdamaian dari 27 negara.

Tentara Inggris kini dikerahkan dalam shift 18 jam di tengah udara dingin untuk memastikan tidak ada senjata atau kelompok bersenjata memasuki Kosovo.

“Saat ini kami berada di sini dalam patroli rutin untuk mendapatkan informasi intelijen mengenai aktivitas ilegal atau mencurigakan yang kemudian diumpankan kembali ke KFOR (misi NATO) dan lebih tinggi,” kata Letnan Joss Gaddie dari Angkatan Darat Inggris kepada Reuters di perbatasan dengan Serbia.

Dalam kunjungannya pada hari Senin ke Balkan barat, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan organisasinya sedang mengkaji apakah diperlukan peningkatan pasukan yang lebih permanen "untuk memastikan bahwa hal ini tidak lepas kendali dan menciptakan konflik kekerasan baru di Kosovo. atau di wilayah yang lebih luas.”

Kosovo, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Albania, mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008 setelah pemberontakan gerilya dan intervensi NATO pada tahun 1999.

Sekitar lima persen penduduk Kosovo adalah etnis Serbia, yang setengahnya tinggal di utara dan menolak mengakui kemerdekaan Kosovo dan menjadikan Beograd sebagai ibu kota mereka. Mereka sering bentrok dengan polisi Kosovo dan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Selama lebih dari dua dekade banyak etnis Serbia yang menolak mendaftarkan kendaraan dengan pelat mobil Kosovo, dan malah menggunakan sistem mereka sendiri yang dianggap ilegal oleh Pristina.

Pemerintahan Perdana Menteri Albin Kurti telah menetapkan batas waktu 1 Desember bagi sekitar 10.000 pengendara untuk mendaftarkan mobil mereka dengan nomor Kosovo atau akan menghadapi hukuman berat. Permintaan ini memicu kekerasan tahun lalu.