TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar telah melaporkan "serangan hebat" yang dilakukan pemberontak dan meminta staf pemerintah bersiap menghadapi keadaan darurat, kata seorang pejabat pada Kamis, 15 November 2023 sementara media melaporkan seruan bagi mereka yang memiliki pengalaman militer untuk siap bertugas.

Militer Myanmar telah memerangi etnis minoritas dan pemberontakan lainnya selama beberapa dekade, tetapi kudeta pada tahun 2021 telah menghasilkan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kekuatan anti-militer yang menjadi tantangan terbesar bagi tentara selama bertahun-tahun.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan militer menghadapi "serangan hebat dari sejumlah besar tentara pemberontak bersenjata" di Negara Bagian Shan di timur laut, Negara Bagian Kayah di timur, dan Negara Bagian Rakhine di barat.

Zaw Min Tun mengatakan beberapa posisi militer telah dievakuasi dan pemberontak telah menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer.

“Kami segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif,” kata juru bicara junta pada Rabu malam.

Di ibu kota, Naypyitaw, staf pemerintah telah diperintahkan untuk membentuk unit untuk menanggapi situasi "darurat", kata Tin Maung Swe, sekretaris Dewan Naypyitaw.

Dia membantah bahwa perintah itu merupakan respons terhadap situasi keamanan, dan mengatakan ibu kota dalam keadaan tenang.

“Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat, khususnya bencana alam,” kata Tin Maung Swe kepada Reuters.

Pemerintahan paralel yang dibentuk oleh politisi pro-demokrasi untuk menentang militer, dan bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, telah meluncurkan kampanye "Jalan Menuju Naypyitaw" yang dikatakan bertujuan untuk mengambil kendali ibu kota.

Secara terpisah, Dewan Administrasi Negara (SAC) militer, dalam perintahnya pada hari Rabu, mengatakan semua orang yang memiliki pelatihan dasar militer harus siap untuk berangkat dan bertugas, media Khit Thit melaporkan.

Reuters tidak dapat memverifikasi dokumen tersebut secara independen.

<!--more-->

Kekhawatiran PBB

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi tentatif.

Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada tahun 1962, dan bersikeras bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang mampu menyatukan negara yang beragam ini.

Kudeta tahun 2021 menghancurkan harapan akan reformasi dan memicu gelombang besar oposisi yang menyatukan aktivis pro-demokrasi di kota-kota dengan kekuatan etnis minoritas yang berjuang untuk menentukan nasib sendiri di daerah pedalaman.

Bentrokan telah mengirim pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir dari pertempuran di Negara Bagian Chin di barat laut.

Pemerintah Barat telah menerapkan kembali sanksi terhadap junta Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap protes dan menuntut pembebasan Suu Kyi serta politisi dan aktivis pro-demokrasi lainnya.

Negara-negara tetangga Myanmar di Asia Tenggara telah mencoba mendorong proses perdamaian tetapi para jenderal mengabaikan upaya mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan “perluasan konflik di Myanmar” dan menyerukan semua pihak untuk melindungi warga sipil, kata seorang juru bicara.

“Jumlah pengungsi di Myanmar kini melebihi 2 juta orang,” kata juru bicara tersebut.

Kelompok pemberontak Tentara Arakan (AA) yang memperjuangkan otonomi di Negara Bagian Rakhine mengatakan pada hari Rabu bahwa puluhan polisi dan militer telah menyerah atau ditangkap ketika pasukan mereka bergerak maju.

Juru bicara junta mengecam kelompok tersebut dengan mengatakan bahwa mereka “menghancurkan” Negara Bagian Rakhine.

Secara terpisah, sebuah video yang diposting di media sosial oleh pasukan anti-militer di Negara Bagian Kayah, dan diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan pasukan junta yang terluka menyerah kepada pemberontak, yang terlihat menawarkan bantuan medis.

"Kami siap menembakmu sekarang, tapi kami tidak akan melakukan itu. Kamu mengibarkan bendera putih dan keluar, tidak akan terjadi apa-apa padamu," seorang pejuang yang mengidentifikasi dirinya sebagai wakil panglima pemberontak Karenni Angkatan Pertahanan Nasional terdengar memberi tahu tentara junta.

REUTERS

Pilihan Editor: Korea Utara Bersumpah untuk Memberi Tanggapan Lebih Ofensif Terhadap Ancaman AS