Ketua DPR AS, Mike Johnson. REUTERS/Elizabth Frantz
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Mike Johnson mengatakan bahwa pendanaan AS untuk bantuan ke Ukraina dan Israel harus dipisah. Pernyataan yang ia sampaikan pada Kamis, 26 Oktober 2023 ini berarti ia tidak akan mendukung paket bantuan gabungan yang diusulkan Presiden Joe Biden senilai US$106 miliar (Rp1,6 kuadriliun) untuk kedua negara.
Sebelumnya, Biden dalam pidatonya di Kantor Oval pada Kamis, 20 Oktober 2023 berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa mereka harus mengeluarkan miliaran dolar lebih banyak untuk mendukung Israel dan Ukraina dalam perang. Ia mengusulkan untuk menyatukan bantuan bagi kedua negara dalam satu paket.
Dengan melakukan itu, presiden dari Partai Demokrat ini tampak menguji apakah anggota parlemen dari Partai Republik dapat dibujuk untuk mengesampingkan oposisi mereka dan menyetujui belanja negara untuk Ukraina, yang sebelumnya ditentang keras oleh partai tersebut.
Sementara Johnson, seorang Republikan yang baru terpilih pada Rabu, 25 Oktober 2023 untuk mengisi kursi ketua DPR AS yang sempat kosong selama tiga pekan, telah berulang kali memberikan suaranya untuk menentang bantuan ke Ukraina.
Berbicara dalam sebuah wawancara di Fox News, Johnson menyuarakan kekhawatiran mengenai pendanaan Ukraina secara umum, dan yakin bahwa dana untuk Israel perlu diambil dari pemotongan dana lain.
Ketua DPR ini bertemu Biden pada hari Kamis, mengatakan ia telah memberi tahu staf Gedung Putih bahwa “konsensus kami di antara anggota DPR dari Partai Republik adalah kita perlu membagi dua masalah tersebut (Ukraina dan Israel).”
Mengenai pendanaan Ukraina, Johnson mengatakan: “Kami ingin tahu apa tujuan akhirnya di Ukraina.” Menurutnya, Gedung Putih belum memperjelas hal itu.
“Israel adalah masalah yang berbeda – kami akan mengajukan pendanaan mandiri untuk Israel (sebesar) lebih dari US$14 miliar (Rp222 triliun),” kata Johnson dalam wawancara tersebut. Ia mengatakan anggota DPR dari Partai Republik akan mencari bidang lain untuk dipotong anggarannya guna membiayai bantuan untuk Israel.
Biden ingin Kongres menyediakan dana tambahan sebesar US$106 miliar, dengan sebagian besar dana untuk meningkatkan pertahanan Ukraina dan sisanya dibagi ke Israel, Indo-Pasifik, dan penegakan perbatasan. Lebih spesifik, sekitar US$14 miliar akan diberikan ke Israel untuk mendanai dukungan pertahanan udara dan rudal serta inisiatif lainnya, serta US$61 miliar (Rp971 triliun) untuk Ukraina.
