TEMPO.CO, Jakarta -Sepekan dari sekarang, pemerintahan Amerika Serikat terancam tutup atau mengalami shutdown.

Hal ini terjadi jika Washington kehabisan dana untuk memfasilitasi operasi pemerintahan sepenuhnya, dan faksi-faksi yang bertikai dalam Partai Republik belum tampak akan mengundangkan legislasi untuk pendanaan sementara.

Hal ini berarti layanan pemerintah AS akan terganggu, dan ratusan ribu pekerja pemerintah akan cuti tanpa bayaran jika Kongres gagal menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Pekerja yang dianggap “penting” akan tetap bekerja, tetapi tanpa bayaran.

Kongres AS sejauh ini gagal merampungkan satu pun dari 12 rancangan undang-undang pengeluaran reguler untuk mendanai program lembaga pemerintah federal pada tahun fiskal baru per 1 Oktober.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy akan mendorong rencana ambisius pekan ini untuk mendapatkan persetujuan dari empat rancangan undang-undang besar, termasuk pendanaan militer dan keamanan dalam negeri.

Ia berharap mengupayakan kedua hal tersebut dapat merayu sayap kanan Partai Republik untuk memenangkan dukungan terhadap RUU pendanaan sementara, yang juga dikenal sebagai continuing resolution (CR). Ini merupakan RUU yang mengalokasikan dana kepada departemen, lembaga, dan program pemerintah federal tertentu.

Perwakilan Partai Republik Michael McCaul, seorang veteran Kongres selama 19 tahun yang mengetuai Komite Intelijen DPR, mendesak para anggota partai yang menahan dukungan, untuk berhenti memblokir RUU belanja yang didukung Partai Republi.

Ia dalam waktu yang bersamaan juga meminta “jangan membawa RUU bipartisan ke lantai DPR”.

“Partai Republik perlu memberikan suara untuk rancangan undang-undang Partai Republik” untuk mencegah shutdown, kata McCaul dalam siaran ABC “This Week”.

Namun, beberapa dari mereka yang “menahan” tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah.

“RUU alokasi pendanaan tidak menyelesaikan masalah. Mereka hanya membuang-buang waktu saja,” kata Perwakilan Partai Republik Tony Gonzalez kepada CBS News dalam acara “Face the Nation”.

Pada Juni, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang peningkatan otoritas pinjaman AS yang merupakan hasil rembukan dengan McCarthy, yang juga menghasilkan pemotongan pengeluaran sebesar US$1,5 triliun selama 10 tahun.

Partai Republik yang berhaluan ultra-kanan ingin melangkah lebih jauh dengan pemotongan dana tambahan sebesar US$120 miliar untuk tahun fiskal baru, yang dapat berdampak pada program-program mulai dari pendidikan dan perlindungan lingkungan hingga penegakan lembaga pajak Internal Revenue Service dan penelitian medis.

Perwakilan Partai Republik Tim Burchett mengatakan kepada CNN bahwa ia sebelumnya tidak pernah memberikan suara untuk RUU pendanaan sementara, dan kali ini dia juga tidak akan melakukannya.

Ia memperingatkan bahwa jika McCarthy mengizinkan legislasi ini disahkan DPR dengan dukungan Demokrat, “Saya akan mempertimbangkan dengan tegas” langkah untuk mencopot jabatan McCarthy sebagai ketua DPR.

“Washington yang tidak berfungsi ini tidak dapat dilanjutkan,” ujar Burchett, mengacu pada cara Kongres menangani anggaran federal, yang berada di jalur defisit US$1,5 triliun untuk tahun fiskal yang berakhir pada Sabtu mendatang.

Menteri Transportasi Pete Buttigieg memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan ABC bahwa penutupan pemerintahan akan mengharuskan lembaganya untuk segera menangguhkan kursus pelatihan pengontrol lalu lintas udara pada saat perjalanan udara “kembali normal” setelah tingginya volume penundaan dan gangguan penerbangan tahun lalu.

Para asisten McCarthy tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai apakah negosiasi RUU ini berlanjut pada Minggu.

Namun, dia telah mengupayakan RUU berdurasi 30 hari yang akan menjaga kantor-kantor pemerintahan tetap buka, ditambah dengan rencana keamanan perbatasan yang ketat yang bakal menunda sebagian besar imigrasi ke AS, pada saat pencari suaka di perbatasan dengan Meksiko mencapai rekor tertinggi.

Bahkan, beberapa anggota Senat dari Partai Republik yang paling konservatif pada Ahad meminta rekan-rekan mereka di DPR untuk berhenti memblokir RUU sementara ini.

“Kami ingin DPR memulai proses mengirimkan CR kepada kami untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka dan berfungsi,” kata Senator Marsha Blackburn kepada Fox Business News.

Menyebut keinginan kubu sayap kanan Republik untuk melakukan penyelidikan terhadap Biden dan beberapa pejabat tinggi pemerintahan lainnya, Blackburn menambahkan: “Jika Anda menutup pemerintahan, Anda tidak dapat melanjutkannya.”

Pilihan Editor: Amerika Serikat Terancam Shutdown, Begini Dampaknya ke Operasional Pemerintahan Joe Biden

REUTERS