TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar memberikan grasi kepada tokoh demokrasi terkemuka Aung San Suu Kyi untuk lima dari 19 yang dia lakukan dengan total 33 tahun. Media pemerintah Myanmar yang dikuasai militer melaporkan soal grasi terhadap Suu Kyi pada Selasa, 1 Agustus 2023. Tetapi sebuah sumber informasi mengatakan dia akan tetap ditahan.

"Dia tidak akan bebas dari tahanan rumah," kata sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya isu tersebut, dilansir Reuters.

Suu Kyi, yang merupakan peraih Nobel, pekan lalu dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah di ibu kota, Naypyitaw. Ia ditahan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada awal 2021.

Kelompok sipil Myanmar skeptis

Kelompok sipil di Myanmar skeptis dengan keputusan junta memberikan grasi terhadap Aung San Suu Kyi. Pemerintahan bayangan yang tergabung dalam NUG menuntut Suu Kyi, U Win Myint, dan semua tahanan politik harus segera dibebaskan tanpa syarat.

“SAC #Junta harus bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka,” kata penjabat presiden NUG atau Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar dalam cuitannya pada Selasa, 1 Agustus 2023.<!--more-->

Kim Aris: grasi tak berarti apa-apa

Kim Aris, putra dari Aung San Suu Kyi, menyebut grasi yang diberikan oleh rezim militer kepada ibunya tidak berarti apa-apa. Ia menyerukan pemerintah dari negara-negara Barat mengambil tindakan lebih untuk meningkatkan tekanan pada junta.

Kim Aris, yang berkewarganegaraan Inggris, menyamakan langkah itu dengan latihan propaganda.

"Seluruh dunia tahu militer telah memainkan permainan ini dengan propaganda, mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik," katanya kepada Reuters di London pada Rabu, 2 Agustus 2023.

"Fakta bahwa mereka telah mengurangi hukuman ibuku selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa," ujarnya menambahkan.

Aris tak tahu kondisi ibunya

Aris, putra bungsu Suu Kyi dan mendiang akademisi Inggris Michael Aris. Pria 44 tahun mengaku tidak memiliki kontak dengan ibunya sejak sebelum kudeta dan tidak mengetahui kondisi ibunya saat ini. Dia mengatakan tidak ada bukti laporan yang dapat diverifikasi bahwa dia telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

"Fakta bahwa pada kesempatan ini saya tidak melakukan kontak apa pun membuatnya sedikit lebih sulit daripada sebelumnya," katanya tentang Suu Kyi, putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Aung San.

Menteri luar negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan bulan lalu dia telah bertemu Suu Kyi secara pribadi. Pertemuan Suu Kyi dengan seorang pejabat asing jarang terjadi. Don mengatakan Suu Kyi dalam keadaan sehat dan mendukung dialog untuk membantu menyelesaikan krisis negaranya.<!--more-->

Harus Bebas Tanpa Syarat

Banyak pemerintah menyerukan pembebasan tanpa syarat Suu Kyi dan ribuan tahanan politik lainnya. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris, telah menargetkan militer negara Asia Tenggara itu dengan sanksi.

Aris mengatakan sanksi itu harus "lebih keras" dan lebih efektif untuk menutup celah, terutama di bidang-bidang seperti pasokan senjata.

Aris, yang tinggal di London barat, mengatakan dia bekerja dengan Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG yang dibentuk oleh pendukung Suu Kyi dan penentang militer lainnya untuk membawa lebih banyak kesadaran terhadap situasi tersebut.

Pada akhirnya, katanya, dialog adalah kuncinya. "Tapi saya tidak melihat bahwa ini benar-benar akan menghasilkan dialog apapun," katanya tentang pengampunan sebagian Suu Kyi. "Lagi pula tidak di masa mendatang."

Kekacauan yang melanda Myanmar

Myanmar berada dalam kekacauan sejak awal 2021. Tatmadaw atau militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Suu Kyi dan menindak penentang pemerintahan militer. Ribuan orang dipenjara atau dibunuh.

Suu Kyi telah memenangkan pemilu 2015, yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer tentatif. Partainya menang lagi pada 2020, sebelum militer mengeluhkan kecurangan pemilu.

Peraih Nobel berusia 78 tahun, yang ditahan selama kudeta, menyangkal semua tuduhan yang didakwakan kepadanya. Beberapa dakwaan mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi. Suu Kyi telah mengajukan banding.

Terbaru, Junta Myanmar secara resmi menunda pemilu pada Agustus tahun ini. Semula, pemilu itu dijanjikannya setelah kudeta 2021. Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan pada Senin, 31 Juli 2023, dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, kemudian memutuskan memperpanjang keadaan darurat enam bulan lagi.

Tatmadaw atau militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus 2023 setelah menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Namun mereka berdalih, kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Alasan Junta Militer Myanmar Tunda Pemilu, Begini Respons Indonesia dan AS