Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri Peringatan Pendirian ke-75 Sekolah Revolusi Mangyongdae dan Kang Pan Sok yang ditandai dengan Upacara Agung, di Pyongyang, Korea Utara, dalam foto tak bertanggal yang dirilis pada 12 Oktober 2022 oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA). Jong Un terlihat akrab dan diidolakan oleh para pelajar yang hadir. KCNA melalui REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Kim Yo Jong, yang merupakan adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengecam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa atau DK PBB yang menggelar rapat soal peluncuran satelitnya atas permintaan Amerika Serikat. Pyongyang berjanji untuk menolak sanksi dan mengambil tindakan demi membela diri.
AS menyerukan pertemuan DK PBB pekan lalu untuk membahas upaya Korea Utara menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit, yang berakhir dengan kegagalan dengan pendorong dan muatannya jatuh ke laut.
Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menilai dewan menunjukkan diri sebagai perangkat politik AS, karena mengesampingkan hak negaranya. Dia menyebut PBB mengabulkan permintaan dari Washington bak gangster.
"Saya sangat tidak senang bahwa DK PBB begitu sering meminta pertanggungjawaban DPRK atas pelaksanaan haknya sebagai negara berdaulat atas permintaan AS," ujarnya.
"Kami dengan keras mengutuk dan menolaknya sebagai tindakan campur tangan yang paling tidak adil dan bias dalam urusan internalnya dan melanggar kedaulatannya," kata Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara KCNA, Minggu, 4 Juni 2023 Republik Rakyat Demokratik Korea (DRRK) adalah nama resmi Korea Utara.
Mengacu pada peluncuran satelit, Kim Yo Jong mengatakan Korea Utara memiliki hak untuk membela diri terhadap ancaman dari AS dan sekutunya, yang dikatakan meningkatkan ketegangan dengan latihan militer.
Resolusi sanksi PBB adalah "produk dari kebijakan bermusuhan AS dan pasukan bawahannya" dan Korea Utara tidak akan pernah mengakuinya, kata Kim, yang juga seorang pejabat partai berkuasa yang kuat.
Kim Yo Jong berjanji untuk menggunakan hak kedaulatan, termasuk meluncurkan satelit mata-mata.
Dalam unggahan lain, KCNA menerbitkan komentar yang dikatakan oleh analis urusan internasional Kim Myong Chol. Ia mengkritik resolusi yang diadopsi oleh komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang "dengan keras" mengutuk uji coba rudal Korea Utara sebagai ancaman serius bagi pelaut dan pelayaran internasional.
Analis tersebut menuduh IMO "sepenuhnya dipolitisasi" sejalan dengan kebijakan pimpinan AS yang bermusuhan.
Kemudian pada Minggu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup bertemu dengan rekannya dari Jepang, Yasukazu Hamada, pada sebuah konferensi keamanan di Singapura. Keduanya mengutuk peluncuran satelit tersebut dan setuju untuk meningkatkan kerja sama keamanan.
