John Howard Menangkan Pemilu di Australia

Reporter

Editor

Kamis, 18 September 2003 14:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemimpin Partai Liberal di Australia, John Howard, Sabtu (9/11) berhasil memenangkan pemilu dan untuk kali ketiga menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Australia. Howard berhasil mengungguli lawan utamanya, pemimpin partai oposisi, Kim Beazley.

Howard memenangkan proses pemilihan kali ini dengan menggulirkan kampanye yang bertemakan kebijakan keras pemerintah yang konservatif terhadap para pencari suaka, termasuk imigran gelap. Howard yang terus berkampanye sampai menit terakhir dari Bennelong, sebelah barat laut Sydney, di mana kursi partai liberal telah dikuasainya sejak 27 tahun terakhir, memenangkan kursi pemilihan dengan lebih dari 50 persen suara dari proses pemilihan utama.

Howard yang menjadi perdana menteri pertama kali sejak 1996, memiliki sikap yang banyak terbentuk di Earlwood, Sydney, tempat dia dialhirkan 62 tahun lalu. Itu adalah sebuah komunitas yang mayoritas Protestan, suatu daerah kelas menengah yang hampir semua penduduknya adalah keturunan Anglo Saxon. Howard melanjutkan studinya dengan mengambil bidang hukum di University of Sydney.

Sesaat sebelum awal karier politiknya pada tahun 1974, Howard adalah seorang rekanan dalam sebuah perusahaan pengumpul derma (firma of solicitors) di Sydney. Sebelum menjadi pemimpin partai oposisi pada tahun 1985, kedudukan yang terus dipegangnya sampai tahun 1989, Howard menjabat sebagai Bendaharawan dari negara-negara Persemakmuran (Treasury of Commonwealth) untuk selama lima tahun. Dia kembali dipilih sebagai pemimpin oposisi pada tahun 1995.

Howard dibesarkan di lingkungan konservatif, dan tanpa banyak kontak dengan masyarakat imigran Australia maupun yang miskin. Howard dipandang sangat pro-Inggris. Ia juga anti-Katolik. Bisa dimaklumi, ia dibesarkan di Australia pada era tahun 1940-1950-an, pada saat permusuhan antara kelompok gereja Katolik dan Protestan begitu sengit. Yang beragama Katolik, adalah orang Australia keturunan Irlandia, dan mendukung Irlandia dalam konflik Irlandia-Inggris. Sedangkan yang Protestan, kebanyakan keturunan Inggris.

Pada masa ini, mereka umumnya kelas menengah. Sementara, pekerja-pekerja miskin umumnya beragama Katolik. Sikap pro-Protestan dan Inggris ini menjelaskan posisi Howard yang tidak menginginkan Australia berubah menjadi Republik. Howard pernah mengatakan, ia ingin kepala negara Australia tetap Ratu Inggris. Howard dibesarkan di lingkungan yang lebih banyak homogen, tidak heran bila ia tidak menyetujui konsep multikulturalisme.

Advertising
Advertising

Pada 1988, Howard sebagai pemimpin Partai Liberal, mengatakan Australia harus mengurangi imigran Australia. Padahal, jumlah imigran Asia hanya sekitar tujuh persen saja di Australia. Pada saat itu Howard mengatakan, "merupakan kepentingan jangka waktu medium dan juga mendukung persatuan sosial kalau (imigrasi Asia) diperlamban sedikit agar masyarakat kita menyerapnya."

Kata-kata ini membuat Howard kehilangan posisi sebagai ketua Partai Liberal tahun 1989. Pernyataannya tersebut berimplikasi pada kebijakan yang berdasarkan ras, suatu kebijakan rasis. Ternyata, Australia "tidak rasis" dan dalam pemilu 1989 Howard kalah besar. Dari sini, Partai Liberal belajar bahwa rakyat Australia ternyata tidak mau kembali ke zaman "Kebijakan Australia Putih" tahun 1960-an.

Pada pemilu terakhir, yang kemudian membawanya ke jenjang Perdana Menteri 2 Maret 1996 melalui kemenangan koalisi Partai Liberal dan Partai-partai Nasional, Howard pada awal kampanye mengatakan ia telah berubah pikiran. Ia mengaku sangat mendukung multikulturalisme, serta penduduk imigran Australia. (Wuragil/berbagai sumber)

Berita terkait

Bukan Bata, Ini Kisah Pilu Bung Hatta Gagal Dapatkan Sepatu Merek Ini hingga Meninggal

2 menit lalu

Bukan Bata, Ini Kisah Pilu Bung Hatta Gagal Dapatkan Sepatu Merek Ini hingga Meninggal

Bung Hatta sejak lama mengidamkan sepatu merek Bally. Namun, keinginannya tersebut tidak pernah terealisasi sampai ia meninggal.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

8 menit lalu

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah, untuk memastikan hak-hak dasar seluruh individu di Tanah Papua.

Baca Selengkapnya

Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

10 menit lalu

Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

Sudah ada aturan yang mengatur bahwa maksimal jumlah yang ditetapkan ialah 34 menteri dan kementerian.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

11 menit lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Info Terkini Gempa M5,1 di Laut Guncang Bali dan NTB, Tidak Berpotensi Tsunami

22 menit lalu

Info Terkini Gempa M5,1 di Laut Guncang Bali dan NTB, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng.

Baca Selengkapnya

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

23 menit lalu

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.

Baca Selengkapnya

Kenalkan Selokan Legendaris Van Der Wijck, Sleman Terbitkan Prangko Khusus

25 menit lalu

Kenalkan Selokan Legendaris Van Der Wijck, Sleman Terbitkan Prangko Khusus

Selokan Van Der Wijck berperan penting menjamin irigasi di Sleman, Yigyakarta. Dibuat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII berkuasa.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

25 menit lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Presiden Volodymyr Zelensky

25 menit lalu

Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Presiden Volodymyr Zelensky

Dinas Keamanan Ukraina mengatakan mereka menggagalkan rencana Rusia untuk membunuh Presiden Volodymyr Zelensky.

Baca Selengkapnya

10 Orang Terkaya di Korea Selatan versi Forbes Mei 2024

35 menit lalu

10 Orang Terkaya di Korea Selatan versi Forbes Mei 2024

Berikut ini deretan orang terkaya di Korea Selatan versi Forbes. Petinggi Samsung termasuk ke dalam daftar. Berikut ini daftar lengkapnya.

Baca Selengkapnya