TEMPO.CO, Jakarta - Pita Limjaroenrat, Ketua Partai Move Forward yang merupakan pemenang pemilu Thailand, terancan didiskualifikasi. Komisi Pemilihan Umum Thailand sedang mempertimbangkan tantangan hukum pada menit-menit terakhir kepada calon terdepan pro-demokrasi itu dalam pemilihan perdana menteri. Kasus tersebut dapat menggagalkan karir politik Pita Limjaroenrat yang merupakan salah satu pengkritik paling sengit terhadap pemerintah yang didukung militer.

Gugatan terhadap pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat seakan menjatuhkan bintang baru gerakan pro-demokrasi Thailand dan memicu gelombang protes anti-pemerintah. "Dalam kedua kasus, itu ketentuan hukum yang sama,” kata Jade Donavanik, presiden fakultas hukum di College of Asian Scholars Thailand.

Dalam aturannya, calon pejabat publik dilarang memiliki saham di sebuah perusahaan media massa. Beberapa hari sebelum pemungutan suara hari Minggu untuk memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, seorang kandidat dari partai pro-militer Palang Pracharath mengajukan kasus ke KPU. Ia menuduh Pita memegang saham di stasiun televisi iTV yang sudah tidak aktif. Saham itu tak disebutkan oleh Pita dalam daftar asetnya.

Partai Move Forward melonjak dalam jajak pendapat menjelang pemungutan suara hari Minggu di tengah gelombang frustrasi yang meningkat terhadap pemerintah Prayut Chan-o-cha, seorang mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014. Partai Move Forward bersumpah untuk mengakhiri wajib militer, memangkas anggaran pertahanan dan mengekang undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang mendaratkan ratusan kritik pemerintah di pengadilan atau penjara. Pada hari pemilihan, partai ini memenangkan 152 dari 500 kursi DPR yang diperebutkan.

Move Forward menolak mengomentari kasus tersebut. Sebelumnya Pita telah membantah melakukan kesalahan. Menurut laporan media lokal, dia mengatakan mewarisi saham tersebut ketika ayahnya meninggal pada 2006. Ia telah mencoba menjual saham televisi itu tapi gagal menemukan pembeli. Dia juga membantah tak mengumumkan kepemilikannya atas saham di stasiun TV itu.

Khemthong Tonsakulrungruang, seorang sarjana hukum di Universitas Chulalongkorn Thailand, mengatakan bahwa kasus tersebut tampaknya memiliki cdelah hukum. Dia mengatakan fakta bahwa iTV tidak mengudara selama bertahun-tahun. Saham Pita yang hanya kurang dari 1 persen juga jauh dari pengendali.

Meski begitu, Khemthong mengatakan kasus itu berisiko bagi Pita. "Dalam keadaan normal saya akan mengatakan itu rendah, tetapi mengingat konteks Thailand saya akan mengatakan moderat," katanya.

Partai Move Forward yang progresif memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum, Minggu, 14 Mei 2024, termasuk di beberapa wilayah yang dikuasai konservatif. Ia memperoleh hampir sapu bersih ibu kota, Bangkok.

Move Forward diikuti oleh partai oposisi lainnya, yang sebelum pemungutan suara diperkirakan akan menang, Pheu Thai yang lebih populis. Kekalahan partai-partai konservatif cukup mengejutkan. Perubahan kekuasaan secara luas dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer.

Sebelumnya pemimpin oposisi di Thailand mendesak partai-partai yang bertahan untuk bergabung dengan aliansi pemenang pemilu demi memblokir partai-partai pendukung militer yang kalah pemilu Thailand dari membentuk pemerintahan minoritas.

Srettha Thavasin, pejabat senior Pheu Thai, mengatakan partai-partai yang menimbang pilihan mereka harus menghormati janji demokrasi yang mereka buat kepada publik dan mendukung pemimpin Move Forward.

"Sudah waktunya bagi Anda untuk menindaklanjuti janji pemilihan Anda dan memilih Pita Limjaroenrat dari Move Forward sesuai dengan aturan demokrasi sejati dan tidak menunggu 250 senator," kata Srettha dalam sebuah pernyataan, Selasa, 16 Mei 2023, seperti dilansir Reuters. "Partai politik harus mengikuti kehendak rakyat,” ujar taipan real estate menambahkan.

VOA | REUTERS

Pilihan Editor: Terowongan Rahasia Presiden Putin dan Istana Mewahnya Bocor ke Publik