TEMPO.CO, Jakarta - China akan meluncurkan proyek percontohan di lebih dari 20 kota untuk menciptakan budaya pernikahan dan melahirkan anak "era baru" untuk mendorong lingkungan melahirkan yang ramah, langkah terbaru oleh pihak berwenang untuk meningkatkan angka kelahiran yang menurun di negara itu.

Asosiasi Keluarga Berencana China, sebuah badan nasional yang mengimplementasikan langkah-langkah kependudukan dan kesuburan pemerintah, akan meluncurkan proyek untuk mendorong perempuan untuk menikah dan memiliki anak, Global Times yang didukung negara melaporkan pada Senin, 15 Mei 2023.

Mempromosikan pernikahan, memiliki anak pada usia yang sesuai, mendorong orang tua untuk berbagi tanggung jawab mengasuh anak, dan membatasi "harga pengantin" yang tinggi dan kebiasaan lama lainnya adalah fokus dari proyek tersebut, kata Times.

Kota-kota yang termasuk dalam percontohan termasuk pusat manufaktur Guangzhou dan Handan di provinsi Hebei, China. Asosiasi tersebut telah meluncurkan proyek di 20 kota termasuk Beijing tahun lalu, kata Times.

"Masyarakat perlu lebih banyak membimbing kaum muda tentang konsep pernikahan dan persalinan," kata ahli demografi He Yafu kepada Times.

Proyek-proyek tersebut berlangsung di tengah berbagai langkah yang dilakukan provinsi-provinsi China untuk mendorong orang memiliki anak, termasuk insentif pajak, subsidi perumahan, dan pendidikan gratis atau bersubsidi untuk memiliki anak ketiga.

China menerapkan kebijakan satu anak yang kaku dari 1980 hingga 2015 - akar dari banyak tantangan demografisnya yang memungkinkan India menjadi negara terpadat di dunia. Batas tersebut telah dinaikkan menjadi tiga anak.

Prihatin dengan penurunan populasi pertama China dalam enam dekade dan penuaan yang cepat, penasihat politik pemerintah mengusulkan pada Maret bahwa wanita lajang dan belum menikah harus memiliki akses ke pembekuan sel telur dan perawatan IVF, di antara layanan lain untuk meningkatkan tingkat kesuburan negara.

Banyak wanita telah menunda memiliki lebih banyak anak atau tidak sama sekali karena biaya penitipan anak dan harus menghentikan karir mereka, dengan diskriminasi masih menjadi rintangan utama.

REUTERS

Pilihan Editor: Partai Move Forward dan Pheu Thai Bentuk Koalisi setelah Menang Pemilu Thailand