TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Pakistan memerintahkan pembebasan mantan Perdana Menteri Imran Khan dengan jaminan selama dua minggu, kata pengacaranya, Jumat, penangkapannya dalam kasus penipuan tanah memicu protes mematikan dan perselisihan dengan militer.

Khan meninggalkan gedung pengadilan, menuju kampung halamannya Lahore, di tengah keamanan yang tinggi. Dia tetap di dalam selama berjam-jam setelah diberikan jaminan, dengan mengatakan dia tidak diizinkan pergi oleh petugas keamanan.

Penangkapan itu, yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan "tidak sah dan melanggar hukum" sehari sebelumnya, telah memicu ketidakstabilan di negara berpenduduk 220 juta jiwa itu pada saat krisis ekonomi, dengan rekor inflasi, pertumbuhan yang lesu, dan pendanaan IMF yang tertunda.

Khan menyambut keputusan mahkamah tersebut dan mengatakan pengadilan satu-satunya perlindungan Pakistan melawan “hukum rimba”.

"Harus saya katakan saya mengharapkan ini dari pengadilan kita, karena satu-satunya harapan yang tertinggal – garis tipis antara republik pisang dan sebuah demokrasi adalah pengadilan,” katanya kepada wartawan di dalam gedung pengadilan.

Khan menambahkan, dalam jawaban terhadap banyak pertanyaan, bahwa ia tidak percaya badan-badan keamanan negara melawannya, tetapi ia mengatakan bahwa posisi panglima angkatan darat sangat kuat.

"Satu orang di dalam negeri ini memutuskan apa pun dan itu terjadi, itu satu orang. Bukan lembaga keamanan, hanya satu orang – panglima angkatan darat,” katanya, tanpa menyebut namanya.

Sayap humas angkatan bersenjata tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar.

Pengkritik Khan pernah menuduhnya dimanuver ke kekuasaan pada 2018 oleh militer yang kuat - tuduhan yang dibantah kedua belah pihak. Tapi dia kemudian berselisih dengan para jenderal, menuduh mereka merencanakan pemecatannya tahun lalu. Sejak saat itu, dia menjadi pengkritik vokal Panglima Angkatan Bersenjata saat ini Jenderal Asim Munir.

Regulator telekomunikasi Pakistan mengatakan kepada Reuters mereka telah memulihkan broadband seluler di seluruh negeri. Layanan ditutup pada Selasa malam atas perintah kementerian dalam negeri untuk alasan keamanan setelah protes kekerasan dimulai menyusul penangkapan Khan.

Regulator juga telah menghapus pembatasan akses ke platform media sosial, termasuk YouTube, Twitter, dan Facebook, yang juga telah terganggu sejak Selasa.

Penutupan itu mengakibatkan kerugian produktivitas ekonomi dan layanan-layanan digital, termasuk pembayaran digital.

Khan, 70, adalah pahlawan kriket yang berubah menjadi politisi yang digulingkan sebagai perdana menteri pada April 2022 dalam mosi tidak percaya di parlemen dan merupakan pemimpin paling populer di Pakistan menurut jajak pendapat.

REUTERS

Pilihan Editor: Krisis Utang AS, Para Menteri Keuangan G7 Peringatkan Ketidakpastian Global