TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung di Myanmar yang diperintah militer akan mendengarkan banding oleh pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi terhadap hukumannya atas korupsi dan pelanggaran undang-undang pemilu dan rahasia negara, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah vonis bersalah dalam lebih dari selusin kasus yang disebut Suu Kyi tidak masuk akal dan sekutunya mengatakan diatur oleh junta untuk menghancurkan karier politiknya.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi yang pernah berkuasa memenangi pemilu ulang dengan telak pada November 2020 tetapi militer Myanmar menahannya tiga bulan kemudian dalam sebuah kudeta dan membatalkan pemungutan suara, dengan dalih kekisruhan yang belum terselesaikan.

Sumber tersebut, yang menolak disebut identitasnya karena kesensitifan isu, mengatakan belum ada tanggal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mendengar permohonan banding Suu Kyi dan terpidana lain Win Myint, mantan presiden yang digulingkan.

"Hari ini hakim menerima proposal untuk mendengar permohonan banding atasi tujuh kasus itu,” katanya.

Permohonan banding itu muncul di saat junta militer bersusah payah untuk menegaskan kendali atas sebagian besar Myanmar dan mengintensifkan operasi udara dan darat melawan tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan pro-demokrasi.

Suu Kyi yang populer dan berpendidikan Oxford telah menghabiskan sebagian besar kehidupan politiknya ditahan di bawah pemerintahan militer dan saat ini ditahan di paviliun penjara di ibu kota Naypyitaw.

Dia memimpin Myanmar selama lima tahun sejak 2015 selama satu dekade demokrasi tentatif dan pembagian kekuasaan yang tegang dengan militer setelah mengakhiri pemerintahannya selama 49 tahun pada 2011.

Militer berencana mengadakan pemilihan umum pada waktu yang dirahasiakan, tetapi bulan lalu membubarkan NLD dan lusinan partai lain setelah mereka gagal mendaftar. Partai proksi Junta Myanmar diperkirakan akan mendominasi pemilu.

REUTERS

Pilihan Editor: KBRI Khartoum Evakuasi 15 WNI ke Safe House di Gedung KBRI