Amerika dan Indonesia Tandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Rp 10,2 T

Reporter

Tempo.co

Jumat, 14 April 2023 18:51 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berjabat tangan dengan Secretary of the Treasury Amerika Serikat Janet Yellen dalam pertemuan bilateral yaitu rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat 15 Juli 2022. Pertemuan tersebut untuk meningkatkan hubungan kedua negara. ANTARA FOTO/POOL/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai Rp10,2 triliun (USD 698 juta). Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah Amerika dan Indonesia, dengan kontribusi Rp9.5 triliun (USD 649 juta) dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar (49 juta dolar) dari Indonesia.

CEO MCC Alice Albright turut serta dalam upacara penandatanganan yang dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, pada Kamis, 13 April (waktu setempat), bersama perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia.

“Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” ujar Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC.

Advertising
Advertising

Menurut Yellen, kesepakatan ini diharapkan bisa menudukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) – yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara di KTT G20.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total PDB. Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang. Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang,” ujar Sri Mulyani.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek. Pertama, proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS) yang akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas.

Kedua, proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Milik Perempuan bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Ketiga, proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu Indonesia dalam membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

MCC dan Indonesia mengawali kemitraannya tahun 2006 dengan program Ambang Batas senilai USD 55 juta untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi. Pada 2011, MCC dan Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai USD 474 juta yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, serta modernisasi pengadaan pemerintah.

Pilihan Editor: Bea Cukai Kembali Disorot, Kali Ini Diduga Memeras Turis Taiwan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

2 menit lalu

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

Utusan Joe Biden menemui Pangeran MBS di Arab Saudi untuk membahas sejumlah hal termasuk Palestina.

Baca Selengkapnya

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

56 menit lalu

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

Dua aktor pengisi suara menggugat salah satu startup kecerdasan buatan atau AI, yakni Lovo di pengadilan federal Manhattan, AS. Begini kasusnya.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

2 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

1 hari lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

1 hari lalu

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

Rancangan undang-undang penerbangan yang ditanda-tangani Joe Biden diharapkan bisa meningkatkan kualitas di sejumlah sektor.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

1 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

1 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

2 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

2 hari lalu

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

Putin dan Xi Jinping sepakat memperdalam kemitraan strategis mereka sekaligus mengecam Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

2 hari lalu

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

Seorang anggota Kongres AS mendorong resolusi yang mengakui peristiwa Nakba dan hak pengungsi Palestina.

Baca Selengkapnya