TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, pada Kamis, 30 Maret 2023, mengeluarkan laporan setebal 450 halaman soal catatan otoritas Korea Utara pada warganya.

Korea Utara disebut menghambat hak asasi manusia dan kebebasan warganya.

Laporan itu didasarkan pada kesaksian yang dikumpulkan dari lebih 500 warga Korea Utara yang melarikan diri dari tanah air mereka pada 2017 hingga 2022. "Hak warga Korea Utara untuk hidup tampaknya sangat terancam," kata kementerian tersebut dalam keterangan tersebut.

"Eksekusi dilakukan secara luas untuk tindakan yang seharusnya tidak mendapat hukuman mati. Ini termasuk kejahatan narkoba, penyebaran video Korea Selatan, dan kegiatan keagamaan dan takhayul."

Reuters menyebut temuan pemerintah Korea Selatan tetapi itu sejalan dengan investigasi dan laporan PBB dari organisasi non-pemerintah.

Namun, Korea Utara menyebut kritik terhadap kondisi hak warganya sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya.

Laporan tersebut memberikan perincian tentang pelanggaran hak yang dilakukan negara merajalela di masyarakat, kamp penjara dan di tempat lain. Itu juga menyebut eksekusi publik, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang.

<!--more-->

Kementerian itu mengatakan, kematian dan penyiksaan secara teratur terjadi di fasilitas penahanan dan beberapa orang dieksekusi setelah tertangkap mencoba melintasi perbatasan.

Laporan itu muncul saat Korea Selatan berusaha menyoroti kegagalan tetangganya yang terisolasi itu untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Di sisi lain Pyongyang berlomba untuk meningkatkan persenjataan nuklir dan misilnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan laporan itu seharusnya memberi tahu masyarakat internasional tentang pelanggaran "mengerikan" Korea Utara. Menurutnya, Korea Utara tidak pantas mendapatkan satu sen pun bantuan ekonomi saat negara itu mengejar ambisi nuklirnya.

Pendekatan oleh Yoon yang konservatif berbeda dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in. Presiden sebelumnya menghadapi kritik karena posisinya yang kurang blak-blakan tentang hak-hak Korea Utara saat ia berusaha meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baik dengan pemimpinnya, Kim Jong Un. .

Kementerian Unifikasi diharuskan oleh undang-undang untuk membuat penilaian tahunan atas situasi hak-hak Korut. Hampir 34.000 warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan tetapi jumlah pembelot telah menurun drastis karena keamanan perbatasan yang lebih ketat.

Menurut data kementerian, kedatangan Korea Utara mencapai titik terendah sepanjang masa hanya 63 orang pada 2021, di tengah penutupan COVID-19. Pada 2022 jumlah itu naik tipis menjadi 67 orang.

Pilihan Editor: Kim Jong Un Ajak Anak Perempuanya Nonton Peluncuran Rudal Pakai Jaket Dior, Ini Profil Kim Ju Ae

REUTERS