Saudi Bebaskan Warga AS, Ditahan 19 Tahun karena Kritik Kerajaan di Twitter

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 21 Maret 2023 15:02 WIB

Saad Ibrahim Almadi Twitter@Almadhi29

TEMPO.CO, Jakarta - Saudi membebaskan seorang warga negara AS yang dipenjara selama 19 tahun karena mengunggah kritik terhadap Kerajaan di Twitter, tetapi dia tetap dilarang bepergian. Ini tampaknya menjadi bagian upaya Saudi meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat.

Saad Ibrahim Almadi, 72 tahun, divonis penjara 16 tahun oleh pengadilan pada 2022 dan pengadilan banding menaikkan hukumannya menjadi 19 tahun bulan lalu. Putranya, Ibrahim, mengatakan kepada Reuters bahwa ayahnya berada di rumahnya di Riyadh bersama keluarganya.

“Semua tuduhan telah dibatalkan tetapi kami harus melawan larangan bepergian sekarang,” kata Ibrahim.

Pemerintah Saudi belum memberikan pernyataan terkait pembebasan Almadi ini. Tidak ada reaksi langsung dari Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri AS.

Almadi, seorang warga negara ganda AS-Saudi yang telah pensiun di Florida, ditangkap setelah mendarat di Riyadh pada November 2021 atas beberapa tuduhan, termasuk mendanai terorisme dan bekerja untuk mengacaukan kerajaan.

Kasusnya, bersama dengan kasus warga AS lainnya yang tetap berada di bawah larangan bepergian di Arab Saudi, telah menambah ketegangan hubungan antara kedua sekutu tradisional tersebut.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia telah mengangkat kasus tersebut selama pertemuan dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman ketika dia mengunjungi Arab Saudi pada Juli 2022.

Advertising
Advertising

Pada Oktober, Biden bersumpah akan ada konsekuensi bagi Riyadh setelah aliansi minyak OPEC+, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan termasuk Rusia, memutuskan untuk memangkas target produksi.

Namun kedua belah pihak telah bekerja untuk meningkatkan hubungan baru-baru ini.

Kerajaan pengekspor minyak terbesar dunia ini, telah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk mendorong transformasi dan membuka ekonominya serta mengurangi ketergantungannya pada minyak mentah.

Reformasi disertai dengan penangkapan para pengkritik Pangeran Mohammed, serta para pengusaha, ulama, dan aktivis HAM.

Pekan lalu, televisi pemerintah Saudi menayangkan para tahanan yang dipenjara hingga 15 tahun setelah menerbitkan postingan kritis di Twitter.

Dua wanita Saudi dijatuhi hukuman 45 dan 35 tahun pada 2022 atas tuduhan "menggunakan internet untuk merobek tatanan sosial".

Abdullah Alaoudh, direktur Saudi di Freedom Initiative, mengatakan pembebasan Almadi menunjukkan bahwa tekanan dari Amerika Serikat efektif.

"Terlalu banyak orang yang ditahan di Arab Saudi yang tidak memiliki manfaat kewarganegaraan AS untuk menarik perhatian pada kasus mereka," katanya.

"Pembebasan Almadi menunjukkan bahwa tekanan strategis berhasil, dan pejabat AS harus terus mendesak pembebasan tahanan dan pencabutan larangan bepergian," katanya.

Bulan ini, senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Republik memperkenalkan resolusi yang dapat mengarah pada penilaian ulang bantuan keamanan untuk kerajaan atas catatan haknya.

REUTERS

Pilihan editor: Jaksa ICC Tegaskan Surat Perintah Penangkapan Putin Berlaku Seumur Hidup

Berita terkait

Elon Musk Paripurnakan Branding X.com, Sebagian Pengguna Pilih Tetap Sebut Twitter

6 jam lalu

Elon Musk Paripurnakan Branding X.com, Sebagian Pengguna Pilih Tetap Sebut Twitter

Langkah final dilakukan Elon Musk dengan mengarahkan semua pengguna Twitter.com ke domain baru, X.com, per Jumat lalu, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

13 jam lalu

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

Utusan Joe Biden menemui Pangeran MBS di Arab Saudi untuk membahas sejumlah hal termasuk Palestina.

Baca Selengkapnya

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

14 jam lalu

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

Dua aktor pengisi suara menggugat salah satu startup kecerdasan buatan atau AI, yakni Lovo di pengadilan federal Manhattan, AS. Begini kasusnya.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

16 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

1 hari lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

2 hari lalu

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

Rancangan undang-undang penerbangan yang ditanda-tangani Joe Biden diharapkan bisa meningkatkan kualitas di sejumlah sektor.

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

2 hari lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

2 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

2 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

2 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya