TEMPO.CO, Jakarta - Staf Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melaporkan Presiden Partai Bersatu Muhyiddin Yassin karena menuduh pemerintah menggunakan lembaga penegak hukum untuk melakukan penuntutan selektif terhadap mantan PM itu.

Laporan polisi itu dibuat Sekretaris Politik Anwar Ibrahim, Muhammad Kamil Abdul Munim, yang juga menjabat menteri keuangan, Kepolisian Putrajaya, Senin, 13 Maret 2023, seperti dikutip dari FMT.

Kamil dalam laporan polisi mengatakan bahwa pernyataan mantan perdana menteri itu adalah tuduhan jahat, menghina dan memfitnah dengan maksud menciptakan persepsi yang salah tentang integritas lembaga penegak hukum dan kejaksaan.

Muhyiddin juga dikatakan berniat merusak citra Anwar sebagai perdana menteri karena menuduh penuntutan terhadapnya diarahkan oleh "partai paling kuat dalam pemerintahan negara".

“(Itu) menggambarkan bahwa lembaga penegak hukum seperti MACC (Komisi Anti Korupsi Malaysia) dan Kejaksaan Agung tidak independen dan tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan (menyebabkan) adanya penuntutan yang selektif bermotif politik dan penganiayaan."

Dikatakannya, MACC dan Kejaksaan Agung dalam keterangannya Jumat lalu menjelaskan bahwa penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan penuh integritas, bukan atas desakan pihak manapun atau faktor lain.

Jumat lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah atas empat dakwaan menggunakan posisinya untuk suap sebesar RM232,5 juta atau hamoir Rp800 miliar untuk Partai Bersatu dan dua dakwaan menerima uang dari aktivitas ilegal sebesar RM195 juta atau hampir Rp670 miliar.

Muhyiddin, yang juga anggota Parlemen Pagoh didakwa dengan tuduhan pencucian uang lain di Pengadilan Sesi Shah Alam pada Senin.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Putrajaya A Asmadi Abdul Aziz mengatakan, berkas penyidikan dibuka berdasarkan Pasal 500 KUHP/Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi Multimedia 1998.

Dia mengatakan, penyelidikan awal menemukan bahwa video berdurasi sekitar 11 menit dan 11 detik itu diunggah di Facebook mengandung unsur dugaan pencemaran nama baik terhadap partai-partai berkuasa di pemerintahan negara itu.

"Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pilihan Editor Belajar dari Ukraina, Taiwan Kembangkan Drone Tempur untuk 'Perang Asimetris'

FMT