Kelompok Sipil ASEAN Minta Indonesia Tak Rangkul Junta Myanmar
Reporter
Daniel A. Fajri
Editor
Sita Planasari
Jumat, 10 Maret 2023 15:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok sipil menyerukan supaya Indonesia, selaku ketua ASEAN pada tahun ini, untuk tidak melibatkan junta Myanmar dalam menyelesaikan krisis di negara itu.
Jakarta disarankan segera menggandeng National Unity Government atau pemerintahan sipil yang didirikan di Myanmar pasca-kudeta dua tahun lalu.
“Sejauh mana pemerintahan ini sudah berkoordinasi dengan NUG, itu kunci penting,” kata Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Daniel Awigra saat pengarahan soal persiapan forum sipil ASEAN di Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2023.
Daniel mengatakan, melibatkan junta itu tidak bisa tidak bisa diterima sebab ia menggunakan kekerasan, persenjataan militer untuk memusuhi masyarakat, serta gagal melindungi populasinya sendiri.
“Bahkan junta melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kelompok ini harus dieksklusi, kalau perlu diberi sanksi,” katanya.
Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. NUG didirikan oleh sebagian besar politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) setelah kudeta.
ASEAN frustrasi sebab Tatmadaw tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus. Kesepakatan itu yang dibuat tak lama setelah kudeta itu turut ditandatangani oleh jenderal.
Konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat pertemuan ASEAN pada bulan lalu mengatakan, Indonesia dalam presidensinya akan mengedepankan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus.
Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.
Jakarta sebelumnya menegaskan akan melakukan diplomasi diam-diam dalam menyelesaikan krisis di Myanmar ini dan menolak menjelaskan langkah-langkah yang coba dijalankannya.
Menurut Daniel, dia belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pemerintah Indonesia mengenai krisis di Myanmar. Kelompok sipil berkoordinasi dengan jejaring di Myanmar.
