TEMPO.CO, Jakarta -Kelompok aktivis Justice For Myanmar (JFM), mengutip sumber, menyebut, junta telah diundang ke forum regional ASEAN tentang ‘Anti Pencucian Uang dan Langkah Melawan Pendanaan Terorisme’ di Bali, Indonesia, pada pekan ini.

Lokakarya ini – diketuai bersama oleh Uni Eropa, Indonesia dan Laos, berlangsung dari Rabu sampai Jumat, 8-10 Maret 2023, dengan dukungan keuangan dari badan pembangunan Jerman, GIZ. Sebagai bagian dari acara itu, Uni Eropa menyelenggarakan makan malam penyambutan pada Rabu malam.

Menurut JFM, Sekretariat Forum Regional ASEAN mengundang perwakilan junta Myanmar melalui Kementerian Luar Negeri, yang kemudian mengundang Kementerian Dalam Negeri junta dan Bank Sentral Myanmar.

Kementerian Dalam Negeri Myanmar menaungi departemen kepolisian dan penjara junta dan secara langsung bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Juru Bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, tidak masuk akal bagi forum regional ASEAN untuk mengundang perwakilan junta Myanmar – organisasi teroris, ke sebuah lokakarya untuk melawan pendanaan terorisme.

Menurut dia, undangan tersebut tidak hanya melegitimasi junta tetapi juga memberikannya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.

“Itu dapat membantu mereka menghindari langkah-langkah ini sebagai bagian dari kegiatan kriminal terorganisir mereka,” kata Maung dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Maret 2023.

ASEAN sudah menyepakati untuk tidak mengundang junta dalam pertemuan tingkat tinggi. Dalam beberapa kesempatan pertemuan menteri luar negeri, perwakilan non-politik Myanmar tidak hadir.

Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi serta politik sejak kudeta pada awal 2021. Blok Asia Tenggara, yang dipimpin Indonesia tahun ini, frustrasi sebab junta tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus.

Konsensus yang dibuat tak lama setelah kudeta itu turut ditandatangani oleh jenderal Myanmar. Kesepakatan itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Menurut JFM, perwakilan Uni Eropa menolak bertanggung jawab atas partisipasi junta Myanmar sebab undangan untuk kegiatan itu didistribusikan melalui Sekretariat ARF. Uni Eropa mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak mendanai partisipasi perwakilan dari Myanmar.

Sementara GIZ menjawab bahwa mereka tidak mendukung peserta secara finansial untuk menghadiri lokakarya. Sejauh ini juga belum ada tanggapan dari Laos.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro belum menanggapi pertanyaan mengenai partisipasi junta yang dikirim melalui pesan singkat pada Selasa. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan akan memastikannya terlebih dahulu.

Indonesia, ketua ASEAN pada tahun ini, mengedepankan diplomasi diam-diam dalam menyelesaikan krisis di Myanmar ini, dan menolak menjelaskan langkah-langkah yang coba dijalankannya.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat pertemuan ASEAN pada bulan lalu mengatakan, Indonesia dalam presidensinya akan mengedepankan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus.

Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.

JFM meminta ketua bersama lokakarya itu untuk segera membatalkan undangan junta militer Myanmar dan melarang junta dari semua lokakarya dan acara forum regional ASEAN di masa depan. Kelompok itu meminta blok regional mengundang pemerintah sipil di Myanmar, National Unity Government (NUG), yang dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh junta.

Pilihan Editor: APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

DANIEL A. FAJRI