Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022.  Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022. Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mendesak Indonesia sebagai ketua blok Asia Tenggara tahun ini untuk segera membuka saluran komunikasi dengan pemerintah bayangan di Myanmar, National Unity Government (NUG). Memasuki bulan ketiga presidensi Indonesia di ASEAN, jejaring regional itu mengingatkan Jakarta supaya tidak menunggu junta militer di Myanmar mengambil langkah.

“Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia, menteri luar negeri (Retno Marsudi), mulai berkomunikasi dengan NUG,” kata Anggota APHR Eva Sundari saat memberikan keterangan pers di gedung DPR RI pada Jumat, 3 Maret 2023.

“Percuma pemerintah mengandalkan rezim militer – semua yang kita upayakan tak berjalan, sehingga kami menyimpulkan konsensus lima butir itu gagal,” ujarnya menambahkan.

Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi serta politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. NUG didirikan oleh sebagian besar politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) setelah kudeta.

ASEAN yang dipimpin Indonesia tahun ini frustrasi sebab junta tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus. Kesepakatan itu yang dibuat tak lama setelah kudeta itu turut ditandatangani oleh jenderal. 

Adapun konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Kementerian Luar Negeri belum segera membalas permintaan tanggapan. Sebelumnya Jakarta menegaskan akan melakukan diplomasi diam-diam dalam menyelesaikan krisis di Myanmar ini dan menolak menjelaskan langkah-langkah yang coba dijalankannya.

NUG belum memberikan jawaban dari pertanyaan yang dikirim melalui pesan elektronik, mengenai komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Penjabat Presiden NUG Myanmar Duwa Lashi La, saat diwawancara Tempo pada akhir tahun lalu, mengatakan, jika Indonesia berdiri di sisi demokrasi, maka harus berjalan bersama rakyat Myanmar.

ASEAN sudah menyepakati untuk tidak mengundang junta dalam pertemuan tingkat tinggi, namun juga belum mengakui pemerintah NUG. Dalam beberapa kesempatan pertemuan menteri luar negeri, perwakilan non-politik Myanmar tidak hadir.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat petemuan ASEAN pada bulan lalu mengatakan, Indonesia dalam presidensinya akan mengedepakan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus. Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.

Konsensus itu jadi satu-satunya pendekatan bagi ASEAN untuk menyelesaikan masalah di Myanmar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia Disarankan Memberlakukan Sanksi

Eva, mantan anggota DPRI RI, menyatakan, APHR mendorong Indonesia untuk memberlakukan sanksi untuk para jenderal Myanmar termasuk upaya embargo senjata hingga larangan bepergian ke negara itu, demi memotong aliran keuangan ke junta. “Ketua ASEAN harus mengambil peran utama dalam membuat junta bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat,” katanya.

Menurut Eva, peta jalan yang coba dibangun oleh Indonesia belum benderang di masa keketuaan blok Asia tenggara itu yang singkat, sehingga pihaknya mencoba menggapai pihak dari luar yang disebutnya Extra ASEAN. 

Kelompok HAM hingga PBB menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman sebagai bagian dari tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Sementara junta menyebut lawannya "teroris" yang berusaha menghancurkan negara.

Menurut organisasi lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 16.000 tahanan politik saat ini tengah dipenjara dalam kondisi yang buruk. Setidaknya 3.075 orang telah dibunuh oleh militer sejak kudeta, meskipun AAPP percaya bahwa jumlahnya mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi.

APHR menggelar pertemuan di Jakarta dari Jumat sampai Minggu, 3-5 Maret 2023. Forum secara informal diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan lebih dari 30 anggota parlemen saat ini dan mantan anggota parlemen dari delapan negara Asia Tenggara dan sekitarnya untuk membahas masalah kritis terkait dengan keadaan demokrasi dan HAM di wilayah tersebut.

Pentolan APHR lain, Taufik Basari, mengatakan permasalahan Myanmar ini harus dipandang sebagai isu kemanusiaan. Prinsip non intervensi ASEAN seharusnya tidak menjadi halangan. “Persoalan kemanusiaan di sana juga persoalan kita,” kata Anggota DPR dari Partai NasDem itu.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Tokoh Oposisi Kamboja Dihukum Tahanan Rumah 27 Tahun

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Proyeksi Ekonomi Dunia 2024 Tumbuh 2,8 Persen, Bank Indonesia Singgung Peran ASEAN-5

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Proyeksi Ekonomi Dunia 2024 Tumbuh 2,8 Persen, Bank Indonesia Singgung Peran ASEAN-5

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mampu mencapai 2,8 persen pada tahun 2024.


Ini 11 Negara ASEAN Setelah Bergabungnya Timor Leste

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Sekretaris Negera Pratikno (Kanan) memberikan pernyataan penutup KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini 11 Negara ASEAN Setelah Bergabungnya Timor Leste

Ada 11 negara ASEAN yang tergabung dan juga merupakan negara di wilayah Asia Tenggara, berikut profil singkat kesebelas negara tersebut


Lloyd Austin Sayangkan Menhan China Tolak Bertemu di Tengah 'Gesekan' Jet Tempur Kedua Negara

3 hari lalu

Menteri Pertahanan China Li Shangfu (kiri) dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. (REUTERS)
Lloyd Austin Sayangkan Menhan China Tolak Bertemu di Tengah 'Gesekan' Jet Tempur Kedua Negara

AS Lloyd Austin menyayangkan penolakan Menlu China untuk bertemu dengannya di forum keamanan Singapura di tengah ketegangan di Laut China Selatan


Ratusan Ribu Warga Rohingya Korban Siklon Mocha Tak Dapat Bantuan, Ini Sebabnya

4 hari lalu

Kerusakan yang disebabkan oleh Topan Mocha di Sittwe, Myanmar dalam gambar handout ini dirilis 17 Mei 2023. Bantuan dan Pengembangan Mitra/Handout via REUTERS/File Foto
Ratusan Ribu Warga Rohingya Korban Siklon Mocha Tak Dapat Bantuan, Ini Sebabnya

Warga Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar barat, tak mendapat bantuan kemanusiaan termasuk tempat yang aman setelah badai Siklon Mocha


Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

4 hari lalu

Noeleen Heyzer. Reuters
Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer dipastikan tidak akan melanjutkan mandatnya setelah menjabat selama 20 bulan.


Gencar Investasi di Proyek IKN, Korea Selatan: Kenapa Tidak

4 hari lalu

Wakil Direktur Jenderal Biro ASEAN dan Asia Tenggara Kementrian Luar Negeri Korea Selatan Kim Dong-bae di kantornya, Seoul, 30 Mei 2023. Foto: TEMPO/AHmad Faiz
Gencar Investasi di Proyek IKN, Korea Selatan: Kenapa Tidak

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tak menutupi jika negaranya ingin mencari uang di Indonesia


Pabrik Baterai Hyundai di Cikarang, Mulai Produksi Tahun Depan

5 hari lalu

Sejumlah petinggi Hyjdai berfoto di areal pabrik perakitan baterai kendaraan listrik di perakitan baterai di Cikarang, Jawa Barat, pada Rabu, 31 Mei 2023.  Hyundai Energy Indonesia (HEI) tersebut dibangun oleh Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) dan Hyundai Mobis of Hyundai Motor Group. FOTO: TEMPO/Dicky Kurniawan
Pabrik Baterai Hyundai di Cikarang, Mulai Produksi Tahun Depan

Pabrik baterai Hyundai bakal mampu berproduksi 1,4 GWh dengan dua module production dan satu BSA Production Line hingga tahun depan.


Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

7 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi ada sekitar 12 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah konflik di Myanmar.


Airlangga Ajak Menteri Negara ASEAN Satukan Pandangan Menjelang Pertemuan IPEF

8 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers  Pertumbuhan Tkonomi Triwulan I tahun 2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 5 Mei 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Airlangga Ajak Menteri Negara ASEAN Satukan Pandangan Menjelang Pertemuan IPEF

Airlangga mengatakan penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik.


Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

10 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar berhasil dipulangkan