Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022.  Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022. Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mendesak Indonesia sebagai ketua blok Asia Tenggara tahun ini untuk segera membuka saluran komunikasi dengan pemerintah bayangan di Myanmar, National Unity Government (NUG). Memasuki bulan ketiga presidensi Indonesia di ASEAN, jejaring regional itu mengingatkan Jakarta supaya tidak menunggu junta militer di Myanmar mengambil langkah.

“Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia, menteri luar negeri (Retno Marsudi), mulai berkomunikasi dengan NUG,” kata Anggota APHR Eva Sundari saat memberikan keterangan pers di gedung DPR RI pada Jumat, 3 Maret 2023.

“Percuma pemerintah mengandalkan rezim militer – semua yang kita upayakan tak berjalan, sehingga kami menyimpulkan konsensus lima butir itu gagal,” ujarnya menambahkan.

Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi serta politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. NUG didirikan oleh sebagian besar politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) setelah kudeta.

ASEAN yang dipimpin Indonesia tahun ini frustrasi sebab junta tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus. Kesepakatan itu yang dibuat tak lama setelah kudeta itu turut ditandatangani oleh jenderal. 

Adapun konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Kementerian Luar Negeri belum segera membalas permintaan tanggapan. Sebelumnya Jakarta menegaskan akan melakukan diplomasi diam-diam dalam menyelesaikan krisis di Myanmar ini dan menolak menjelaskan langkah-langkah yang coba dijalankannya.

NUG belum memberikan jawaban dari pertanyaan yang dikirim melalui pesan elektronik, mengenai komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Penjabat Presiden NUG Myanmar Duwa Lashi La, saat diwawancara Tempo pada akhir tahun lalu, mengatakan, jika Indonesia berdiri di sisi demokrasi, maka harus berjalan bersama rakyat Myanmar.

ASEAN sudah menyepakati untuk tidak mengundang junta dalam pertemuan tingkat tinggi, namun juga belum mengakui pemerintah NUG. Dalam beberapa kesempatan pertemuan menteri luar negeri, perwakilan non-politik Myanmar tidak hadir.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat petemuan ASEAN pada bulan lalu mengatakan, Indonesia dalam presidensinya akan mengedepakan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus. Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.

Konsensus itu jadi satu-satunya pendekatan bagi ASEAN untuk menyelesaikan masalah di Myanmar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia Disarankan Memberlakukan Sanksi

Eva, mantan anggota DPRI RI, menyatakan, APHR mendorong Indonesia untuk memberlakukan sanksi untuk para jenderal Myanmar termasuk upaya embargo senjata hingga larangan bepergian ke negara itu, demi memotong aliran keuangan ke junta. “Ketua ASEAN harus mengambil peran utama dalam membuat junta bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat,” katanya.

Menurut Eva, peta jalan yang coba dibangun oleh Indonesia belum benderang di masa keketuaan blok Asia tenggara itu yang singkat, sehingga pihaknya mencoba menggapai pihak dari luar yang disebutnya Extra ASEAN. 

Kelompok HAM hingga PBB menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman sebagai bagian dari tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Sementara junta menyebut lawannya "teroris" yang berusaha menghancurkan negara.

Menurut organisasi lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 16.000 tahanan politik saat ini tengah dipenjara dalam kondisi yang buruk. Setidaknya 3.075 orang telah dibunuh oleh militer sejak kudeta, meskipun AAPP percaya bahwa jumlahnya mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi.

APHR menggelar pertemuan di Jakarta dari Jumat sampai Minggu, 3-5 Maret 2023. Forum secara informal diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan lebih dari 30 anggota parlemen saat ini dan mantan anggota parlemen dari delapan negara Asia Tenggara dan sekitarnya untuk membahas masalah kritis terkait dengan keadaan demokrasi dan HAM di wilayah tersebut.

Pentolan APHR lain, Taufik Basari, mengatakan permasalahan Myanmar ini harus dipandang sebagai isu kemanusiaan. Prinsip non intervensi ASEAN seharusnya tidak menjadi halangan. “Persoalan kemanusiaan di sana juga persoalan kita,” kata Anggota DPR dari Partai NasDem itu.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Tokoh Oposisi Kamboja Dihukum Tahanan Rumah 27 Tahun

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

1 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi ada sekitar 12 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah konflik di Myanmar.


Airlangga Ajak Menteri Negara ASEAN Satukan Pandangan Menjelang Pertemuan IPEF

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers  Pertumbuhan Tkonomi Triwulan I tahun 2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 5 Mei 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Airlangga Ajak Menteri Negara ASEAN Satukan Pandangan Menjelang Pertemuan IPEF

Airlangga mengatakan penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik.


Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

3 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar berhasil dipulangkan


Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

3 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

Kemlu mengumumkan 26 WNI yang sempat terjebak di wilayah konflik di perbatasan Myanmar dan Thailand berhasil dipulangkan.


26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

3 hari lalu

Empat WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di Myanmar akan dilepaskan melalui Thailand. [istimewa]
26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

Jumlah korban perdagangan orang ini bertambah dari 20 menjadi 26, setelah polisi memeriksa dua tersangka agen penyalur WNI ke Myanmar.


Satpol PP DKI Akan Razia Manusia Silver dan Badut di Jalan Saat KTT ASEAN di Jakarta

4 hari lalu

Pengamen badut, Fajar (17) menemani adiknya yang terlelap di pinggir Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin 31 Agustus 2021. Beragam cara ditempuh warga untuk bertahan hidup selama pandemi salah satunya dengan menjadi pengamen badut yang kini kian marak di Ibu Kota. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Satpol PP DKI Akan Razia Manusia Silver dan Badut di Jalan Saat KTT ASEAN di Jakarta

Satpol PP DKI akan merazia PPKS seperti manusia silver dan badut saat KTT ASEAN berlangsung September nanti.


Indonesia Jajaki Kerja Sama Logistik dengan Port of Koper Slovenia

5 hari lalu

Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon. Wikipedia
Indonesia Jajaki Kerja Sama Logistik dengan Port of Koper Slovenia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia tengah menjajaki kemungkinan kerja sama logistik dengan Port of Koper Slovenia.


Heru Budi: Tidak Ada Anggaran Khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan jajarannya, serta para Wali Kota dari lima wilayah meninjau kesiapan fasilitas menjelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN di Kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi: Tidak Ada Anggaran Khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan tidak alokasi khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI. Ambil Rp 128 miliar untuk perbaikan jalan.


PBB Butuh Rp5 T untuk Bantuan Myanmar dan Bangladesh yang Dilanda Topan

6 hari lalu

Kerusakan yang disebabkan oleh Topan Mocha di Sittwe, Myanmar dalam gambar selebaran ini dirilis 17 Mei 2023. Partners Relief and Development/Handout via REUTERS
PBB Butuh Rp5 T untuk Bantuan Myanmar dan Bangladesh yang Dilanda Topan

PBB membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun untuk bantuan jutaan orang tedampak topan yang menghancurkan sebagian Myanmar dan Bangladesh.


Tak Mau Ada Kemacetan Saat KTT ASEAN di Jakarta, Heru Budi Berencana Terapkan WFH

6 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menerima kedatangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan untuk membahas persiapan KTT ASEAN di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Tak Mau Ada Kemacetan Saat KTT ASEAN di Jakarta, Heru Budi Berencana Terapkan WFH

Tahun ini Indonesia dua kali menggelar KTT ASEAN, pertama Mei lalu di Labuan Bajo, dan kedua September nanti di Jakarta.