TEMPO.CO, Jakarta - Partai Komunis Vietnam mencalonkan Vo Van Thuong sebagai presiden baru, kata sumber dari dua partai, Rabu, 1 Maret 2023, menyusul pengunduran paksa pendahulunya yang tiba-tiba pada Januari sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Thuong (52) adalah anggota termuda dari Politbiro partai tersebut, sebuah lembaga pembuat keputusan tinggi negara tersebut, dan dikenal luas sebagai orang dekat Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, sosok paling berkuasa Vietnam.

Trong adalah arsitek utama dari tindakan keras partai terhadap korupsi, di mana ratusan pejabat telah diselidiki dan banyak yang dipaksa mundur, termasuk mantan presiden Nguyen Xuan Phuc dan dua wakil perdana menteri.

Pencalonan Thuong oleh Komite Pusat partai menguatkan keputusan sebelumnya oleh Politbiro, dan akan membutuhkan persetujuan Majelis Nasional, yang akan menyelenggarakan sesi luar biasa, Kamis, 2 Maret 2023, dan sebuah sidang formal, Mei.

Baik pemerintah maupun partai Komunis, Rabu, mengatakan Komite Sentral partai telah menyetujui sebuah pencalonan untuk presiden, tanpa menyebut kandidat.

Presiden di Vietnam memegang peran yang sebagian besar seremonial, tetapi ada di antara empat sosok politik tertinggi di negeri itu, bersama dengan sekretaris jenderal partai, perdana Menteri, dan ketua majelis nasional.

Sebagai mantan kepala propaganda, "Thuong adalah seorang aparat partai yang mapan dan anggota tepercaya dari lingkaran dalam Sekretaris Jenderal Trong," kata Carl Thayer, seorang pakar politik Vietnam di Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra.

Ia adalah salah satu dari 16 anggota Politbiro dan memegang jabatan-jabatan sekretaris Komite Pusat partai, salah satu posisi tertinggi di negara itu.

Berbicara dalam sebuah rapat partai bulan lalu, Thuong mengatakan: "Kepentingan-kepentingan rakyat yang sesuai hukum dan sah harus menjadi titik awal yang penting dari semua panduan dan kebijakan Partai.”

<!--more-->Kebebasan Pers

Sebagai mantan kepala propaganda pada Desember 2019, Thuong berbicara di depan konferensi media massa, bahwa pers berfungsi sebagai “saluran penting untuk melawan informasi yang tidak benar, berita palsu, berita kritis terhadap rezim, dan apa yang membuat orang kehilangan kepercayaan pada Negara-Partai.”

Ia juga menekankan pentingnya pekerjaan ideologis dalam organisasi pers dan memastikan kader Partai dan anggota Partai waspada terhadap tanda-tanda kerusakan politik, ideologis, dan moral. Secara khusus, Thuong memperingatkan terhadap tanda-tanda “pengembangan diri” dan “evolusi diri”, istilah negatif yang mengacu pada pergeseran menuju nilai-nilai demokrasi liberal – nilai-nilai yang dikutuk oleh Partai Komunis yang berkuasa.

Menurut Reporters Without Borders, Vietnam menduduki peringkat 176 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, Komunis Vietnam adalah negara otoriter satu partai yang tidak mentolerir tantangan terhadap kekuasaannya.

Para diplomat yang berbasis di Hanoi mengatakan kepada Reuters, bahwa mereka melihat keputusan partai untuk mencalonkan Thuong sebagai presiden adalah sebuah upaya untuk memajukan generasi baru pemimpin dan mengkonsolidasi kekuasaan dalam rangka keputusan sekretaris jenderal Trong yang berusia 78 tahun untuk mundur sebelum akhir jabatan ketiganya pada 2026.

Sekretaris jenderal kerap dipilih dari salah satu pemimpin top dan Trong, yang telah ditunjuk Kembali untuk masa jabatan ketiga pada 2021, "sedang memastikan ia memiliki pengganti yang dapat diterima di semua kalangan,” kata diplomat tersebut.

REUTERS | THE VIETNAMESE

Pilihan Editor: Penyalahgunaan Data, TikTok Didenda Turki Rp1,37 Miliar