TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anggota Dewan Keamanan PBB meminta Suriah untuk memberikan jaminan terkait senjata kimia pada Selasa. Hal ini setelah pengawas global menyimpulkan bahwa telah terjadi serangan klorin pada 2018, tuduhan yang ditolak oleh Damaskus.

Bulan lalu, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) menyalahkan Damaskus atas serangan di Kota Douma yang dikuasai pemberontak, yang menewaskan 43 orang.

Laporan OPCW, yang dibahas oleh Dewan pada Selasa, mengatakan ada "alasan yang masuk akal untuk dipercaya" bahwa satu helikopter angkatan udara Suriah telah menjatuhkan dua silinder gas beracun di kota tersebut.

"Kami menyambut laporan ini sebagai langkah penting dan perlu dalam menetapkan kebenaran tentang serangan mengerikan tahun 2018 di Douma," kata Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Albania, Ekuador, Jepang, Malta, dan Swiss dalam pernyataan bersama.

Damaskus menyangkal penggunaan senjata kimia dan bersikeras telah menyerahkan persediaannya berdasarkan perjanjian 2013, yang dipicu oleh dugaan serangan gas sarin yang menewaskan 1.400 orang di Ghouta, pinggiran Damaskus.

Tetapi anggota Dewan mengatakan Suriah "masih melanggar kewajibannya" di bawah Konvensi Senjata Kimia dan "menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap perdamaian dan keamanan internasional."

"Kami tidak akan menyerah sampai kami mendapat jaminan dari OPCW bahwa Suriah telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengecualikan sepenuhnya kemungkinan penggunaan senjata kimia di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa pun," kata pernyataan itu.

Bonnie Denise Jenkins, Wakil Menteri Amerika Serikat untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, mendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mematuhi kewajiban internasionalnya terkait senjata kimia dan memberikan akses langsung tak terbatas kepada staf OPCW untuk melakukan inspeksi dan penyelidikan terhadap dugaan kepemilikan senjata kimia.

Hal ini diungkapkan dalam pengarahan di DK PBB tentang Senjata Kimia di Suriah di Kantor Pusat PBB di New York, AS (Amerika Serikat) pada Selasa waktu setempat.

“Secara khusus, kami tetap sangat prihatin atas upaya Suriah untuk menyusun kembali program senjata kimianya”, kata Jenkins.

Ia menekankan, tidak boleh ada impunitas atau pembebasan dari hukuman atas penggunaan senjata kimia. Amerika Serikat, ujar dia, tetap bertekad mencari pihak-pihak bertanggung jawab atas serangan senjata kimia di Kota Douma, Suriah, pada 7 April 2018.

Duta Besar Inggris Barbara Woodward mengatakan dia "sangat prihatin" bahwa rezim Presiden Bashar al-Assad "telah bekerja secara aktif untuk membangun kembali persediaan senjata kimianya setidaknya sejak 2018."

Suriah pada Selasa kembali menolak temuan OPCW, yang didukung oleh sekutunya Rusia yang mempertanyakan integritas organisasi tersebut.

Duta Besar Rusia Vasily Nebenzia mengatakan OPCW telah menjadi "instrumen yang tidak berdaya dan dapat dikontrol oleh negara-negara barat".

Damaskus dan Moskow mengatakan serangan 7 April 2018 dilakukan oleh petugas penyelamat atas perintah Amerika Serikat, yang kemudian melancarkan serangan udara ke Suriah bersama dengan Inggris dan Prancis.

Pilihan Editor: Ahli OPCW Selidiki Serangan Senjata Kimia di Douma, Suriah

CHANNEL NEWSASIA (Fatima Asni Soares)