TEMPO.CO, Jakarta - India memblokir penayangan film dokumenter BBC yang mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat tahun 2002. Pemerintah juga mengatakan bahwa berbagi klip apa pun tentang film itu melalui media sosial dilarang.

Arahan untuk memblokir klip film dokumenter itu agar tidak dibagikan telah dikeluarkan menggunakan kekuatan darurat yang tersedia bagi pemerintah di bawah aturan teknologi informasi negara itu, kata Kanchan Gupta, penasihat pemerintah, di akun Twitter-nya pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video itu diunggah di beberapa saluran YouTube, kata Gupta.

Pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet yang terhubung ke video dokumenter tersebut dan YouTube diperintahkan untuk memblokir unggahan video tersebut, kata Gupta. Baik YouTube dan Twitter telah mematuhi arahan, katanya.

Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika terjadi kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, menurut perhitungan pemerintah. Kebanyakan korban adalah Muslim. Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, menewaskan 59 orang.

Aktivis hak asasi manusia memperkirakan korban tewas setidaknya dua kali lipat dari jumlah itu.

Modi membantah tudingan gagal menghentikan kerusuhan. Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.

Modi kemudian ditunjuk sebagai ketua partainya, Partai Bharatiya Janata nasionalis Hindu, dan menang pada pemilihan umum pada 2014 dan 2019.

Pekan lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter BBC sebagai "karya propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong "narasi yang mendiskreditkan".

REUTERS