TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Arab Saudi mulai pekan ini menyidangkan 18 kasus dugaan korupsi yang sebelumnya diungkap lembaga anti-korupsi. Salah satu kasus melibatkan dua konsultan yang melakukan 18.953 operasi fiktif hingga merugikan rumah sakit negara sebesar 87,3 juta atau sekitar Rp366 miliar.

Otoritas Pengawasan dan Antikorupsi mengatakan akan terus menyelidiki dan mengejar siapa pun yang mengeksploitasi jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan publik dengan cara apa pun.

Ditambahkan bahwa pihak yang bersalah dapat ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban lama setelah pensiun, karena kejahatan semacam ini tidak memiliki undang-undang pembatasan. “Otoritas akan terus menerapkan hukum, tanpa toleransi terhadap korupsi,” kata pejabat badan anti-korupsi Saudi seperti dikutip Arabnews, Selasa, 27 Desember 2022..

Di kasus lain, seorang pensiunan pegawai kota ditangkap karena diduga menerima uang sebagai imbalan untuk menyetujui rencana penggunaan lahan saat dia menjabat di departemen perencanaan kota, dan memiliki simpanan di rekening bank sebanyak 81 juta riyal atau Rp340 miliar tanpa penjelasan yang sah.

Seorang mantan pegawai salah satu kotamadya ditangkap karena secara ilegal memberikan proyek senilai hampir 11 juta riyal kepada bisnis komersial miliknya, dan seorang letnan kolonel di departemen kepolisian ditangkap karena menggekapkan 755.900 riyal.

Dalam kasus lain, manajer umum dan kepala departemen akuntansi di klub berkuda, dan manajer departemen sumber daya manusia, ditangkap karena mencuri 579.072 riyal dari rekening klub. Ada juga kasus dugaan kasus suap senilai 149.150 riyal yang diterima seorang pegawai dari warga negara sebagai imbalan atas penerbitan tiga KTP secara ilegal untuk anak-anaknya.

Dalam kasus lain, dua warga ditangkap karena menawarkan 1,2 juta riyal sebagai imbalan untuk membatalkan kasus terhadap seorang kerabat yang telah diajukan ke Direktorat Pengendalian Narkotika.

Ada juga kasus dugaan suap untuk mengijinkan 89 orang menjalankan ibadah haji secara ilegal, atau suap untuk mengurangi denda lalu lintas, dan penerbitan keterangan medis palsu untuk perpanjangan SIM.