TEMPO.CO, Jakarta - Masa keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB berakhir jelang pergantian tahun ini. Indonesia mendapat mandat sebagai anggota dewan pada periode 2020-2022.

"Selama tiga tahun terakhir kami telah belajar banyak dan berkontribusi terhadap kemajuan HAM," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidato di acara dialog hybrid 'Regional Conversation on Human Rights' pada Selasa, 20 Desember 2022.

Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM saat Sidang Umum PBB pada 2019, sebagai wakil dari Asia Pasifik. Indonesia mendapatkan mandat bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Marshall.

Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia. Badan itu menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Belgia Hadiri Pertemuan EU-ASEAN Pagi Ini

Dalam pidatonya, Retno menyinggung dua isu mendesak yang harus menjadi fokus bersama dalam membela HAM, seperti masalah hak-hak perempuan dan anak perempuan yang menurutnya menjadi perhatian Indonesia. Dia juga menyoroti hak atas pangan.

Menteri Retno menekankan perlunya membela HAM dan penguatan institusi HAM, sebagai garda terdepan dalam melindungi HAM.

Menurut Retno, saat ini ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sedang dalam tahap penguatan untuk mengatasi masalah dan memajukan HAM di regional. Dia menyoroti pentingnya kerja sama, termasuk dengan kelompok sipil.

"Melalui kolaborasi yang lebih kuat di kawasan ini, kita dapat mengatasi kesenjangan perlindungan dengan lebih baik, mempertaruhkan kesadaran publik yang lebih besar, dan memelihara inovasi untuk memberikan hasil yang nyata," kata Retno.

Indonesia ingin kembali menjadi anggota Dewan HAM setelah dapat maju lagi di periode 2024-2026.

Sebelumnya HAM PBB menyerukan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun depan memperbaiki sistem HAM regional, yang kebebasan mendasarnya dinilai masih tertindas. Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk, dalam forum yang sama mengatakan melihat banyak bidang potensial untuk kerja sama dengan Indonesia. Indonesia sebagai ketua ASEAN juga diharapkan menggandeng kelompok sipil dan pembela HAM, termasuk kelompok muda.

"Mereka juga aktor, memiliki peran dalam mempromosikan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Türk.

Dia menambahkan, keterlibatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dengan sektor bisnis juga akan sangat penting dalam menggembleng konstituen khusus ini.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Tak Mau Dipaksa-paksa Ekspor

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.