TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih) kecewa karena Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, sebuah posisi yang penting.

Kelompok reformasi pemilihan itu mengatakan, penunjukan seperti itu melemahkan pemeriksaan dan keseimbangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Malaysia tidak kembali ke masa pemerintahan Najib Razak ketika perdana menteri hampir membangkrutkan negara melalui 1Malaysia Development Berhad.

Bersih juga kecewa karena ketua Barisan Nasional (BN) Dr Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan korupsi, diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan.

"Meskipun kami memahami politik di balik penunjukannya, kami menyesalkan bahwa prinsip-prinsip itu dikesampingkan," kata Bersih dalam sebuah pernyataan seperti dikutip New Straits Times, Sabtu, 3 Desember 2022.

Kelompok reformasi ini menilai kedua penunjukan itu mengancam merusak komitmen Anwar untuk memerangi korupsi.

Anwar, yang pernah menjadi menteri keuangan 30 tahun lalu, memegang jabatan rangkap karena ingin mengatasi ekonomi yang melambat. "Kabinet ini adalah kabinet pemerintahan persatuan," kata Anwar dalam konferensi pers pengumuman kabinetnya.

“Kami telah menetapkan beberapa prinsip dasar: good governance, memacu perekonomian, dan mengurangi beban rakyat dalam hal biaya hidup.”

Wakil PM Ahmad Zahid membantah tuduhan korupsi yang melibatkan yayasan yang dikelola keluarganya. Ada dua wakil PM dalam kabinet Anwar dengan ditunjuknya Fadillah Yusof, mitra koalisi utama lainnya.

NST, REUTERS