TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memasukkan Ahmad Zahid Hamidi ke dalam kabinet pemerintahan persatuannya sarat kontroversi. Sebabnya, Presiden UMNO itu masih terbelit kasus hukum.

Anwar dianggap memberikan jabatan kepada Zahid, yang juga pemimpin koalisi Barisan Nasional itu untuk stabilitas politik.

Zahid ditunjuk sebagai wakil perdana menteri oleh Anwar, yang mengumumkan kabinetnya pada Jumat, 2 Desember 2022. Padahal kelompok masyarakat sipil mendesak Anwar untuk tidak memasukkan politisi dengan kasus kriminal yang sedang berlangsung di kabinetnya.

Setelah pemilu Malaysia, Zahid dan koalisinya tiba-tiba mendukung Anwar menjadi perdana menteri bersaing dengan Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional. Langkah Zahid sendiri memunculkan gejolak internal di tubuh Barisan Nasional, karena elit seperti mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menolak aliansi itu, sebelum akhirnya menyampaikan dukungan sepenuhnya.

Pakar politik dari Singapore Institute of International Affairs Oh Ei Sun mengatakan langkah itu, meski tidak populer, seharusnya memberi UMNO motivasi untuk tetap mendukung Anwar untuk saat ini.

“Dalam jangka pendek ya, karena itu akan mencegah UMNO membelot. Prioritas (Anwar) sekarang adalah untuk kelangsungan pemerintahannya," katanya kepada Malay Mail.

Oh menyebut kredibilitas pemerintahan Anwar adalah masalah jangka menengah atau panjang. Dalam artian keberlangsungan pemerintahan persatuan yang biasanya rentan, penting jadi catatan untuk Anwar. Adapun untuk kasus hukum yang bersangkutan, itu dapat ditunggu sampai benar-benar diproses pengadilan.

Zahid menghadapi 47 tuntutan pidana dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana 52,25 juta ringgit atau sekitar Rp 184 miliar dari yayasan milik keluarganya. Lembaga itu didirikan untuk membantu orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Dalam persidangan, Zahid dituduh menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran kartu kredit dan mobil.

Dalam beberapa kesempatan, Anwar telah mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Dia meminta pihak dalam pemerintahan persatuan mau bergabung dengan tulus.

“Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik. Komitmen saya terhadap gerakan antikorupsi dan untuk menyadarkan ekonomi. Itu yang sebenarnya," kata Anwar.

Anwar: Jabatan bukan hadiah

Anwar tak menampik dia mungkin akan mempertimbangkan satu atau dua sosok yang dia perlukan. Namun dia mengingatkan jangan melihat itu sebagai hadiah pada penguasa politik karena telah mendukungnya.

Sejalan dengan pandangan Oh, Pengamat di Akademi Riset Strategis Nusantara Azmi Hassan mengatakan penunjukan Ahmad Zahid dan Fadillah Yusof sebagai DPM juhs merupakan konsesi yang diperlukan untuk BN dan GPS untuk dukungan mereka.

“Faktor satu-satunya kenapa Zahid atau Fadillah terpilih (menjadi DPM) adalah karena faktor politik dan untuk menstabilkan pemerintahan di semenanjung selanjutnya, setelah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang paling berpengaruh dari segi jumlah anggota parlemen," kata Azmi kepada Malay Mail.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Anwar menyatakan akan fokus mengatasi krisis biaya hidup di tengah laju ekonomi yang melambat. Pada Ahad lalu, Anwar menyebutkan sedang mengevaluasi program subsidi pemerintahnya agar mengarahkan aliran uang ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Malaysia juga menghadapi ancaman perpecahan paska-pemilu akibat adu saing dua kubu yang secara ekstrim berbeda pandangan politik. Para relawan mengharapkan pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China serta India.

Anwar mengatakan anggota Kabinet Malaysia yang baru nanti, akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan khusus pada Senin, 5 Desember 2022. Pertemuan itu untuk membahas dan menyelesaikan kebijakan baru pemerintah.

MALAY MAIL, REUTERS, BENAR NEWS