Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Reporter

magang_merdeka

Jumat, 25 November 2022 17:00 WIB

Cina Hadapi Bubble Sektor Properti

TEMPO.CO, Jakarta - Bank sentral Cina (PBOC) akan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah kepada perusahaan jasa keuangan agar bisa membeli obligasi yang diterbitkan oleh pengembang properti (developer).

PBOC berharap uang pinjaman tersebut akan meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis selama setahun terakhir. Sebuah sumber di PBOC mengatakan kebijakan itu diharapkan bisa menyelamatkan sejumlah pengembang swasta di Cina.

Cina telah meningkatkan dukungan dalam beberapa pekan terakhir untuk sektor properti, yang menjadi pilar satu perempat ekonomi Cina. Perekonomian Cina adalah yang terbesar kedua di dunia. Banyak pengembang saat ini gagal membayar kewajiban utang mereka dan terpaksa menghentikan pembangunan.

Baca juga: Jadwal Argentina vs Meksiko di Matchday Kedua Piala Dunia 2022: Saatnya Messi Cs Bangkit

Bank-bank terbesar di Cina pada Minggu ini menjanjikan mengucurkan kredit setidaknya US$162 miliar (Rp 2,5 triliun) untuk para pengembang. Pinjaman PBOC, melalui fasilitas pinjamannya, diperkirakan akan jauh lebih rendah daripada suku bunga acuan dan akan diterapkan dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini memberikan lebih banyak insentif kepada lembaga keuangan untuk berinvestasi di obligasi.

Setidaknya ada tiga pengembang swasta, di antaranya Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd dan Seazen Holdings, yang menerima lampu hijau bulan ini untuk mengumpulkan total 50 miliar yuan ($ 7 miliar) utang.

PBOC dalam beberapa bulan terakhir telah menggunakan fasilitas pinjaman untuk mendukung berbagai sektor di negara itu, di antaranya sektor transportasi, logistik, dan inovasi teknologi yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 atau didukung oleh kebijakan negara jangka panjang.

Dukungan Beijing untuk sektor properti menandai adanya pemutar-balikan kebijakan yang dimulai pada 2020 terhadap spekulan dan pengembang (developer) yang berutang dalam upaya mengurangi risiko keuangan. Namun, sebagai akibat dari tindakan keras tersebut, penjualan dan harga properti turun, pengembang gagal membayar obligasi dan menghentikan pembangunan. Penghentian proses pembangunan telah membuat marah para pemilik properti yang mengancam akan menghentikan pembayaran hipotek mereka.

PBOC juga berencana untuk menyediakan dana 100 miliar yuan (Rp 219 miliar) dalam bentuk fasilitas pembiayaan M&A kepada manajer aset milik negara terutama akuisisi proyek real estat dari pengembang bermasalah.

Sebelumnya media di Cina mewartakan pada Senin, 21 November 2022, kalau bank sentral Cina berencana untuk menyediakan 200 miliar yuan (Rp 438 miliar) dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada bank komersial hingga akhir Maret untuk penyelesaian perumahan.

Yi Huiman, ketua regulator sekuritas Cina, mengatakan Cina harus menerapkan rencana untuk meningkatkan neraca developer yang berkualitas baik. Sedangkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengatakan developer swasta di Cina menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi, dalam hal struktur utang dengan tekanan jatuh tempo jangka pendek yang lebih besar, dibanding developer BUMN, sehingga kreditur lainnya menjadi enggan untuk mengucurkan pinjaman.

Reuters | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Staf Khusus Presiden Jokowi Jadi Ketua Panitia Pertemuan Relawan di GBK Besok

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Microsoft Komitmen Investasi Rp 27,6 T, untuk Pelatihan AI hingga Developer GitHub

4 hari lalu

Microsoft Komitmen Investasi Rp 27,6 T, untuk Pelatihan AI hingga Developer GitHub

Ada 840 ribu orang yang akan menikmati pelatihan Microsoft. Sepuluh ribu developer dipersiapkan jadi ahli AI.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

8 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

9 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

9 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

11 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

11 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

13 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

16 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya