TEMPO.CO, Kuala Lumpur -Pemilihan Perdana Menteri atau PM Malaysia yang dilakukan pada Sabtu, 19 November lalu berakhir dengan hasil gantung, atau belum menemukan titik pasti siapa yang akan menjadi perdana menteri selanjutnya.

Dikutip dari Reuters, Raja Malaysia Raja Al-Sultan Abdullah mengatakan bahwa ia akan memilih perdana menteri berikutnya karena dua pesaing utama yaitu Anwar Ibrahim yang menjadi pemimpin oposisi koalisi Pakatan Harapan dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang memimpin koalisi Perikatan Nasional, gagal memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan.

Belum Pernah Terjadi

Pemungutan suara tahun 2022 ini menghasilkan parlemen gantung yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan untuk memecahkan kebuntuan, Raja Malaysia menyarankan agar kedua kandidat tersebut bekerja sama untuk membentuk pemerintahan persatuan, namun saran tersebut ditolak.

Muhyiddin mengatakan bahwa ia tidak akan bekerja sama dengan Anwar, karena ia menjalankan aliansi konservasi Muslim Melayu. Sedangkan Anwar menjalankan koalisi multietnis.

Pada Selasa siang, 22 November 2022, Raja memberikan kesempatan kepada kedua partai politik yang bersaing sampai pukul 2 siang waktu setempat untuk mengumpulkan aliansi yang dibutuhkan sebagai suara mayoritas.

Tetapi para kandidat gagal mengumpulkan aliansi karena koalisi Barisan Nasional yang masih menjabat di masa itu menolak untuk bergabung dengan keduanya.

Oleh karen itu, keputusan ada di tangan raja secara konstitusional, yang memainkan peran seremonial tetapi dapat menunjuk siapa pun yang dia yakini akan memimpin mayoritas.

"Biarkan saya membuat keputusan segera," kata Raja kepada wartawan di luar Istana Nasional mengutip dari Reuters.

Dia juga meminta agar warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan nanti.

Lalu, pada Rabu 23 November, Raja memanggil anggota parlemen dari koalisi Barisan Nasional untuk bertemu dengan Anwar dan Muhyiddin.

Dalam pertemuan itu, Anwar mengatakan kepada wartawan bahwa raja menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan lebih inklusif dalam hal ras, agama, atau wilayah serta yang dapat berfokus pada ekonomi.

Polisi Malaysia juga memperingatkan pengguna media sosial Malaysia untuk tidak memposting konten provokatif tentang ras dan agama setelah pemilu yang memecah belah ini terjadi.

FANI RAMADHANI
Baca juga :