TEMPO.CO, Jakarta - ASEAN mengaku prihatin atas eskalasi kekerasan di Myanmar, termasuk serangan udara terhadap konser musik yang digelar kelompok etnis minoritas.

ASEAN tanpa mengecam junta militer, menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar sesegera mungkin.

Melalui pernyataan yang dikeluarkan ketua tahun ini Kamboja, ASEAN mengakui telah mengamati dengan waspada pertempuran intensif terbaru.

Menurut ASEAN, itu tidak hanya mengakibatkan memburuknya situasi kemanusiaan di seluruh Myanmar, tetapi juga bertentangan dengan semangat dan implementasi 5 Points of Consensus (5PC), serta melemahkan upaya kemungkinan dialog.

"Kami sangat mendesak untuk menahan diri sepenuhnya dan segera menghentikan kekerasan. Kami mendesak semua pihak terkait, khususnya yang memiliki kekuatan signifikan di dasar, untuk mengambil tindakan nyata memungkinkan proses dialog yang inklusif dan konstruktif," kata ASEAN dalam keterangan yang diterima Tempo, Rabu, 26 Oktober 2022.

Serangan jet pada Minggu malam, 23 Oktober 2022, di negara bagian utara Kachin menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).

Media lokal, mengutip keterangan saksi mata mewartakan, tiga pesawat melakukan serangan itu. KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk otonomi yang lebih besar bagi orang-orang Kachin. Ia telah menyuarakan dukungan untuk oposisi terhadap kekuasaan militer.

Reuters merujuk laporan BBC Burma menjelaskan kejadian pada Minggu malam itu berlangsung di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang. Sementara situs berita Irrawaddy menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100 orang.

Serangan udara terbaru di konser musik kemarin memicu reaksi dari PBB hingga negara-negara Barat. Militer Myanmar menyatakan, tentara bertindak sebagai respon penyergapan dan serangan yang dilakukan KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukan militer Myanmar.

Myanmar dikepung pertempuran sejak militer Myanmar pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih nobel Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun militer Myanmar melawannya dengan kekuatan mematikan.

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak berjalan dengan baik. Sekitar 457 kelompok organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka.

Sebagai gantinya ASEAN disarankan bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan yang tergabung dalam National Unity Government (NUG), yang mayoritas adalah loyalis Suu Kyi.

Sementara Amnesty International meminta ASEAN merombak pendekatannya dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Saran ini muncul setelah serangan udara diduga dilakukan oleh Junta Militer Myanmar yang dilaporkan menewaskan sekitar 50 orang.

"Serangan ini menyoroti perlunya merombak pendekatan terhadap krisis di Myanmar. ASEAN harus meningkatkan dan merumuskan tindakan yang lebih kuat sehingga para pemimpin militer mengakhiri represi yang meningkat ini,” kata Wakil Direktur Kawasan Amnesty International Hana Young dalam sebuah pernyataan seperti dikutip pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Kamboja mengkonfirmasi para menteri luar negeri anggota ASEAN akan bertemu di Jakarta pada Kamis, 27 Oktober 2022. Pertemuan tersebut akan fokus pada masalah Myanmar yang dipersiapkan untuk tindak lanjut 5PC di KTT ASEAN pertengahan November mendatang.

DANIEL AHMAD