Ketidakpastian Selimuti Malaysia setelah Pembubaran Parlemen
Reporter
magang_merdeka
Editor
Yudono Yanuar
Jumat, 14 Oktober 2022 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari setelah pembubaran parlemen Malaysia, ketidakpastian melingkupi status majelis negara itu pada Kamis, 13 Oktober 2022.
Parlemen federal dibubarkan pada Senin, 10 Oktober 2022, tetapi pada Kamis siang, tidak ada majelis negara bagian yang dibubarkan untuk membuka jalan bagi pemilu di tingkat kedua yang akan diadakan secara bersamaan.
Baca juga Raja Malaysia Kecewa Parlemen Dibubarkan, Tak Punya Pilihan Selain Setuju
Selama pidato di televisi mengumumkan pembubaran parlemen, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendesak semua majelis negara bagian, kecuali empat dari mereka, untuk meminta pembubaran.
"Saya mendorong semua pemerintah negara bagian, kecuali pemerintah Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka untuk membubarkan majelis negara bagian masing-masing, meskipun beberapa negara bagian telah memutuskan untuk tidak membubarkannya," katanya. .
“Sebaiknya pemungutan suara negara bagian dan nasional diadakan pada saat yang sama sehingga rakyat tidak terbebani, dan untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan biaya berkurang,” ujar Ismail Sabri.
Ia mengatakan, pembubaran parlemen untuk mencegah ketidakharmonisan di Kabinet, setelah menteri Perikatan Nasional menulis kepada raja untuk menyuarakan keberatan mereka atas diadakannya pemilu selama musim hujan tahun ini.
Menurut sebuah laporan Bernama pada Kamis, perdana menteri sementara membantah bahwa keputusannya untuk membubarkan parlemen adalah karena tekanan besar dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu.
Dia menambahkan bahwa sulit baginya untuk terus memimpin pemerintahan ketika para menteri kabinetnya tidak kompak.
Dengan pengecualian Sarawak, pemilu tingkat nasional dan negara bagian biasanya diadakan secara bersamaan di Malaysia.
Untuk saat ini, majelis negara bagian Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka keluar dari persamaan karena jajak pendapat diadakan baru-baru ini.
Negara-negara di bawah Pakatan Harapan (PH) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) sebelumnya telah mengindikasikan bahwa pemilihan negara bagian hanya akan diadakan tahun depan.
Baca juga Anwar Ibrahim Tolak Ajakan Kerja Sama Mahathir, Ini Alasannya
Komisi Pemilihan akan mengadakan pertemuan khusus pada 20 Oktober untuk membahas dan menetapkan tanggal penting untuk GE15 dan pemilihan sela negara bagian untuk Bugaya di Sabah.
CNA (NESA AQILA)