TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendiskusikan masalah Myanmar dengan Sekjen PBB Antonio Guterres saat bertemu di New York, Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri RI, dalam sebuah pernyataan pada Senin, 19 September 2022, menyatakan keduanya memiliki keprihatinan dan kekecewaan yang sama terhadap Militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen pada 5 Point of Consensus (5PC).

"Komunikasi dan koordinasi Indonesia dengan PBB akan semakin intensif (mengenai isu Myanmar), mengingat Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri RI.

Peserta aksi bersepeda membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Gowes for Democracy #SaveMyanmar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu, 17 April 2021. Aksi tersebut sebagai bentuk mengecam kudeta dan menuntut agar militer Myanmar (Tatmadaw) segera mengakhiri kekerasan serta mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. TEMPO/M Taufan Rengganis

Pertemuan dengan Gutteres mengawali rangkaian kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Retno pada High Level Week (HLW) Sidang Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Kehadiran Retno untuk mewakili Presiden RI Joko Widodo, yang tak bisa datang.

Kesepakatan 5PC dibuat oleh para pemimpin di ASEAN, yang dicapai pada April 2021 untuk merespon krisis di Myanmar paska-kudeta militer. Kesepakatan lima butir itu terdiri dari, dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara segala pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

Selain membahas Myanmar, Retno dan Guterres juga berdialog mengenai isu global lain yang menjadi perhatian, di antaranya persiapan KTT G20. Guterres disebut telah mengkonfirmasi hadir secara langsung ke Bali.

Kritik atas kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar sudah beberapa kali disuarakan. Sebelumnya kelompok aktivis yang tergabung dalam Justice For Myanmar sekitar tiga bulan lalu menyatakan, 5PC ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar, tetapi juga memungkinkan status quo di Myanmar.

Justice For Myanmar memaparkan melalui rilisnya beberapa waktu lalu, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan.

Juru Bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, ASEAN benar-benar gagal menegakkan HAM dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.

Dalam kesempatan lain, Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI mengadakan sidang perdana secara virtual pada Rabu, 22 Juni 2022, untuk membahas krisis di Myanmar. Pembahasan menyoroti upaya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021.

Baca juga: Lebih dari 10 Ribu Tiket Kereta Api Terjual di Hari Pertama Pameran, KAI Tambah Kuota Promo

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.