TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok hacker mengklaim berhasil membobol data gaji pejabat Malaysia, termasuk menteri, anggota parlemen, serta pegawai negeri. Polisi sedang melakukan penyelidikan.

Kelompok peretas tersebut telah memberi tahu kantor Perdana Menteri Putrajaya pada 7 September bahwa sistem data gaji untuk pegawai negeri telah diretas dan meminta tanggapan dari pemerintah pada 12 September, demikian dilaporkan harian berbahasa China Sin Chew.

Para peretas mengatakan mereka juga telah mengirim email kepada Sekretaris Kepala Pemerintah Zuki Ali, direktur jenderal keamanan pemerintah Rahimi Ismail dan kantor auditor mengenai masalah tersebut.

Namun, mereka mengklaim bahwa pemerintah memutuskan untuk menutup sistem data gaji pegawai negeri daripada menghubungi mereka.

"Kami telah memberi tahu mereka bahwa kerusakan telah terjadi dan jika kami tidak mendapat tanggapan apa pun, kami akan menyediakan data untuk dijual," kata kelompok itu dalam siaran pers kepada media.

Kelompok peretas dilaporkan berencana untuk menjual data pribadi di tangan mereka mulai 19 September 2022.

Kepala Kepolisian Kuala Lumpur, Imran Abd Rahman, mengatakan mereka telah menerima laporan tentang kejadian tersebut dari departemen audit nasional.

Dia mengatakan kasus itu sedang diselidiki berdasarkan Bagian 507 KUHP untuk intimidasi kriminal dengan komunikasi anonim dan Bagian 4(1) dari Undang-Undang Kejahatan Komputer 1997 untuk akses tanpa izin dengan maksud untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut.

Belum ada yang ditangkap, dan Imran mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih dalam penyelidikan.

Menurut Sin Chew, kelompok itu telah membagikan tangkapan layar slip gaji beberapa pejabat pemerintah, pegawai negeri, mantan pejabat pemerintah, dan pejabat yang ada di Putrajaya. Belum ada penyataan dari Kantor Perdana Menteri, kementerian dalam negeri dan Bukit Aman.

Free Malaysia Today