TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui doktrin kebijakan luar negeri baru yang didasarkan pada konsep "Dunia Rusia". Gagasan itu dapat digunakan para ideolog konservatif untuk membenarkan intervensi luar negeri demi mendukung penutur bahasa Rusia.

Kebijakan setebal 31 halaman tersebut diterbitkan lebih dari enam bulan setelah perang di Ukraina. Dalam doktrin itu, Rusia harus melindungi, menjaga, dan memajukan tradisi dan cita-cita "Dunia Rusia".

"Federasi Rusia memberikan dukungan kepada rekan senegaranya yang tinggal di luar negeri dalam pemenuhan hak-hak mereka, untuk memastikan perlindungan kepentingan mereka dan pelestarian identitas budaya Rusia mereka," kata kebijakan itu seperti dikutip Reuters, Selasa, 6 September 2022.

Doktrin ini diproyeksikan mengabadikan ide-ide kebijakan resmi seputar politik dan agama Rusia yang telah digunakan beberapa garis keras untuk membenarkan pendudukan Moskow atas bagian-bagian Ukraina, di samping dukungan untuk entitas pro-Rusia yang memisahkan diri di timur negara itu.

Hubungan Rusia dengan saudara sebangsa di luar negeri disebut memungkinkan untuk memperkuat citranya di panggung internasional sebagai negara demokratis yang berjuang untuk menciptakan dunia multi-kutub.

Selama bertahun-tahun Putin menyoroti apa yang dilihatnya sebagai nasib tragis sekitar 25 juta etnis Rusia yang tinggal di luar Rusia, khususnya di negara-negara yang baru merdeka ketika Uni Soviet runtuh pada 1991. Putin menganggap peristiwa itu sebagai bencana geopolitik.

Rusia terus menganggap ruang bekas Soviet, dari Baltik hingga Asia Tengah, sebagai wilayah pengaruhnya yang sah - sebuah gagasan yang ditentang keras oleh banyak negara tersebut dan juga oleh Barat.

Kebijakan baru mengatakan Rusia harus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Slavia, China, dan India, dan lebih memperkuat hubungannya dengan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.

Moskow disebut harus lebih memperdalam hubungannya dengan Abkhazia dan Ossetia, dua wilayah Georgia yang diakui merdeka oleh Moskow setelah perangnya melawan Georgia pada 2008. Rusia juga harus mempererat hubungannya dengan dua entitas yang memisahkan diri di Ukraina timur, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

REUTERS