TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Ahad 21 Agustus mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan penyelidikan terhadap mantan Perdana Menteri Scott Morrison yang diam-diam rangkap jabatan selama pandemi COVID-19.

Morrison, yang mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum pada Mei, diam-diam dilantik sebagai menteri untuk lima kementerian utama selama pandemi.

Insiden yang terungkap pekan ini memicu kemarahan berbagai pihak karena pengambilan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tindakan itu telah menuai kritik dari pemerintah Partai Buruh dan internal partai Morrison sendiri. Namun, Morrison membela langkah tersebut dengan dalih bahwa ia merasa harus bertanggung jawab terhadap negara dalam pandemi.

Seperti dilansir Reuters, Albanese mengatakan pemerintah akan menerima saran pada Senin dari Jaksa Agung, petugas hukum tertinggi kedua di negara itu. Saran ini tentang legalitas tindakan Morrison.

Albanese mengindikasikan pemerintah juga akan mempertimbangkan penyelidikan dan reformasi untuk memastikan tindakan tersebut tidak terulang.

"Kami akan memeriksa semua masalah itu setelah menerima saran dari Jaksa Agung. Saya menjalankan pemerintahan kabinet yang tepat, yang memiliki proses yang tepat, dan kami akan memberikan pertimbangan penuh untuk itu," kata Albanese kepada televisi Sky News.

Dia mengatakan sementara Jaksa Agung akan memberi nasihat tentang masalah hukum, ada juga masalah yang lebih luas yang perlu diselidiki.

"Ada pertanyaan terpisah tentang berfungsinya demokrasi kita, tentang konvensi dan apakah ada konvensi yang dibatalkan, dan apakah perlu ada reformasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," ujar Albanese.

Morrison secara diam-diam menunjuk dirinya sebagai menteri urusan dalam negeri, perbendaharaan, kesehatan, keuangan, dan sumber daya Australia antara 2020 dan 2021.

Ia mengatakan dia tidak "mengambil alih" kementerian Australia, setelah dilantik oleh gubernur jenderal, dan tidak ada yang diintervensi kecuali pada satu kesempatan, di mana dia menolak proyek sumber daya.

Baca juga: PM Australia Tuding Scott Morrison Merusak Demokrasi, Diam-diam Rangkap Jabatan

SUMBER: REUTERS