PM Australia Tuding Scott Morrison Merusak Demokrasi, Diam-diam Rangkap Jabatan

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi wilayah Kyiv, di tengah invasi Rusia ke Ukraina, dalam gambar selebaran ini yang dirilis pada 3 Juli 2022. Oleksiy Kuleba via Telegram/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa pendahulunya, Scott Morrison, telah merusak demokrasi di negaranya. Pernyataan ini muncul setelah secara diam-diam Morrison menunjuk dirinya sendiri sebagai menteri dalam negeri dan bendahara selama pandemi Covid-19. Baru-baru ini, terungkap juga kalau mantan perdana menteri itu mencatut divisi keuangan dan kesehatan dalam portofolionya.

Setelah peninjauan masalah oleh departemen Perdana Menteri, Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa Morrison telah mengambil alih urusan kesehatan dan keuangan pada Maret 2020, sektor dalam negeri dan perbendaharaan pada Mei 2021, dan sumber daya pada April 2021.

"Sungguh luar biasa bahwa penunjukan ini dirahasiakan oleh pemerintah Morrison dari rakyat Australia," kata Albanese, dilansir Reuters.

Albanese akan menerima nasihat hukum tentang masalah ini dari jaksa agung pada Senin, 15 Agustus 2022. Ia mengaku akan terus berupaya kritis terhadap pemerintah Morrison karena mengizinkan sentralisasi kekuasaan oleh perdana menteri.

Morrison sendiri mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum dari Albanese pada Mei 2022. Ia mendapat kecaman dari anggota senior partainya sendiri dan mitra koalisinya, Partai Nasional, yang tidak mengetahui pengaturan sentralitas kekuasaan tersebut.

Mantan Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Morrison, Karen Andrews, mengatakan dia tidak tahu bahwa Morrison juga memegang peran itu. Ia kemudian menyerukan Morrison untuk mengundurkan diri dari parlemen.

"Anda tidak dapat memerintah dalam selubung kerahasiaan," Andrews, seorang anggota parlemen Partai Liberal, mengatakan kepada radio ABC setelah konferensi pers Albanese.

Mantan Bendahara Josh Frydenberg, seperti dikutip The Australian, juga tidak menyadari Morrison bertanggung jawab atas perbendaharaan. Ia secara pribadi meninggalkan politik setelah kehilangan kursinya dalam pemilihan Mei.

Pemimpin Oposisi Liberal Peter Dutton mengatakan nasihat hukum dari jaksa agung diperlukan sebelum keputusan apa pun tentang langkah selanjutnya dibuat.

Dalam sebuah pernyataan panjang, Morrison mengaku menyesal bahwa tindakannya telah menimbulkan kekhawatiran. Namun dia mengklaim hanya bertindak dengan itikad baik di tengah krisis. Dia menegaskan kekuasaannya berfungsi sebagai bentuk perlindungan.

"Saya menggunakan kekuasaan itu hanya pada satu kesempatan. Saya tidak berusaha mengganggu para menteri dalam menjalankan portofolio mereka," katanya dalam pernyataan itu.

Scott Morrison menyatakan, peran menteri sumber daya yang dia ambil pada 2021 itu berbeda. Sebab dia telah menggunakan kekuasaan untuk menghentikan persetujuan proyek eksplorasi gas di lepas pantai Australia yang ditentang oleh masyarakat setempat. Saat ini keputusan tersebut sedang ditentang di pengadilan.

"Saya yakin saya membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan nasional. Ini adalah satu-satunya hal, saya melibatkan diri saya secara langsung di departemen ini atau departemen lain mana pun," katanya dalam pernyataan itu. 

Baca: Penembakan di Bandara Canberra: Tak Ada Korban, Pelaku Ditangkap

REUTERS






Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

1 jam lalu

Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

Indonesia sedang dalam tahap pembicaraan dengan beberapa negara Afrika, termasuk Nigeria untuk mengekspor vaksin COVID-19 buatan dalam negeri.


Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

4 jam lalu

Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

Pemerintah Indonesia diminta ikut mencermati putusan dari Komite HAM PBB atas kasus dampak perubahan iklim yang diadukan warga Pulau Selat Torres itu.


Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

11 jam lalu

Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

Gelombang COVID-19 baru sedang terjadi di Eropa ketika cuaca dingin tiba dengan jumlah kasus baru naik 8 persen sementara minat untuk vaksin turun.


Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

1 hari lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Piala Dunia 2022: Profil Timnas Australia, Menanti Loncatan Baru Socceroos di Qatar

1 hari lalu

Piala Dunia 2022: Profil Timnas Australia, Menanti Loncatan Baru Socceroos di Qatar

Timnas Australia menjadi salah satu tim kuda hitam di Piala Dunia 2022. Di grup D, mereka bersaing bersama Prancis, Denmark, dan Tunisia.


Curah Hujan Tertinggi dalam 164 Tahun, Sydney Bersiap Hadapi Banjir

1 hari lalu

Curah Hujan Tertinggi dalam 164 Tahun, Sydney Bersiap Hadapi Banjir

Sydney mencatat curah hujan tertinggi dalam 164 tahun saat pihak berwenang bersiap menghadapi banjir besar di timur Australia


Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

2 hari lalu

Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

Cairan antiseptik memiliki sejumlah kandungan yang membahayakan sehingga tak dianjurkan digunakan untuk campuran diffuser.


Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

2 hari lalu

Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

Usai mengidap Covid-19 ternyata dapat mempengaruhi fungsi kogitif otak. Apa efek samping lainnya?


Delegasi B20 KADIN ke Australia untuk Perkuat Ekonomi Australia-Indonesia

3 hari lalu

Delegasi B20 KADIN ke Australia untuk Perkuat Ekonomi Australia-Indonesia

Delegasi B20 KADIN pada akhir Agustus 2022 melakukan kunjungan kerja ke Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi Australia-Indonesia


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

3 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali