TEMPO.CO, Jakarta - Tuduhan bahwa China melakukan kerja paksa terhadap warga Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang adalah kredibel dan persuasif, menurut temuan pakar perbudakan PBB.

Dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum PBB, Tomoya Obokata, pelapor khusus tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, mengatakan “masuk akal untuk menyimpulkan” bahwa kerja paksa terjadi di wilayah barat jauh China, di mana para aktivis mengatakan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim telah ditahan di kamp-kamp interniran.

"Temuan itu berdasarkan penilaian independen atas informasi yang tersedia," kata Pelapor Khusus PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata seperti dilansir Al Jazeera Kamis 18 Agustus 2022.

"Pelapor Khusus menganggap masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa di antara Uighur, Kazakh, dan etnis minoritas lainnya di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur telah terjadi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang di China.”

Obokata mengatakan dalam laporannya bahwa terdapat dua sistem mandat negara yang berbeda di Xinjiang, yakni sistem pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan. Warga etnis minoritas ditahan dan dikenai penempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan melalui sistem transfer tenaga kerja yang melibatkan pekerja pedesaan.

"Sementara program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi warga minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka, seperti yang diklaim oleh Pemerintah, Pelapor Khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa yang menunjuk pada sifat kerja paksa yang dirasakan oleh masyarakat telah hadir dalam banyak kasus," kata laporan setebal 20 halaman.

Laporan itu juga mencakup isu-isu dan keprihatinan kontemporer terkait perbudakan di negara-negara lain. China menolak semua tuduhan kekerasan hingga genosida terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Laporan tersebut tertanggal 16 Juli tersedia untuk umum di perpustakaan dokumen PBB.

Kementerian luar negeri China kembali menyangkal ada kerja paksa di Xinjiang. China juga membela catatannya dalam melindungi hak-hak pekerja dan sangat mengkritik temuan dalam laporan tersebut.

"Seorang pelapor khusus memilih untuk percaya pada kebohongan dan disinformasi tentang Xinjiang yang disebarkan oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya serta pasukan anti-China," kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin dalam pengarahan harian di Beijing.

Laporan Obokata terpisah dari laporan yang sangat ditunggu-tunggu tentang hak asasi manusia di Xinjiang yang disiapkan oleh Komisaris Tinggi PBB Michelle Bachelet. Ia sebelumnya telah berjanji untuk menerbitkannya sebelum mengakhiri jabatannya pada akhir bulan ini.

Bulan lalu Reuters melaporkan bahwa China telah berusaha untuk menghentikan Bachelet yang merilis laporannya tentang kunjungan ke Xinjiang. Ini mengutip surat China yang ditinjau oleh Reuters dan diplomat yang menerimanya.

Baca juga: Puluhan Negara di PBB Minta China Selesaikan Masalah Penyiksaan Muslim Uighur

SUMBER: AL JAZEERA