Separatis Ukraina Ajak Kerja Sama Kim Jong Un
Reporter
Tempo.co
Editor
Yudono Yanuar
Rabu, 17 Agustus 2022 11:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara dan wilayah pemberontak Donetsk dukungan Rusia akan mengembangkan "kerja sama bilateral yang sama-sama menguntungkan", kata pemimpin Donetsk Denis Pushilin dalam sebuah surat kepada Kim Jong Un, media pemerintah Korea Utara melaporkan pada hari Rabu, 17 Agustus 2022.
Pada bulan Juli, Korea Utara mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) di wilayah Donbas Ukraina timur, sebagai negara merdeka.
Langkah itu membuat Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui mereka. Ukraina segera memutuskan hubungan dengan Pyongyang setelah langkah tersebut.
Pushilin menulis surat untuk memberi selamat kepada Kim pada hari pembebasan Korea 15 Agustus, kantor berita negara KCNA melaporkan, dua hari setelah melaporkan pesan serupa dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Kim.
"Orang-orang di wilayah Donbas juga berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan dan keadilan sejarah mereka hari ini seperti yang dilakukan rakyat Korea 77 tahun lalu," kata laporan itu mengutip surat Pushilin.
“Pesan tersebut menyatakan keyakinan bahwa kerja sama bilateral yang sama-sama menguntungkan yang menyetujui kepentingan rakyat kedua negara akan dicapai antara Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Demokratik Korea,” tambah KCNA, menggunakan nama resmi Korea Utara.
Rusia membenarkan keputusannya untuk melancarkan perang, yang disebutnya "operasi militer khusus", dengan mengatakan bahwa pihaknya melindungi penutur bahasa Rusia yang tinggal di sana dari "genosida". Ukraina menuduh Rusia mengobarkan perang penaklukan bergaya kekaisaran.
Pushilin sebelumnya mengatakan dia berharap untuk "kerja sama yang bermanfaat" dan peningkatan perdagangan dengan Korea Utara. Mereka juga membicarakan soal perkrutan buruh dari Korea Utara.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2017, yang didukung Rusia, menuntut agar semua negara memulangkan semua pekerja Korea Utara pada Desember 2019 untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing untuk program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Reuters
