TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dilaporkan akan berkuasa hingga dua tahun lagi. Ini terkait upaya partai oposisi Thailand yang tengah mencari keputusan pengadilan untuk memberhentikan perdana menteri bulan ini.

Ketika ditanya apakah siap untuk menggantikan Prayuth jika Mahkamah Konstitusi memutuskan rekannya telah berkuasa terlalu lama, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan mengatakan, "Bagaimana saya bisa siap? Saya belum memikirkannya. Perdana menteri akan menjabat selama dua tahun lagi," kata Prawit menjelang rapat kabinet pada Selasa 9 Agustus 2022 seperti dilansir Reuters.

Mantan panglima militer ini tidak mengatakan apakah dua tahun itu termasuk pemilihan. Dalam 10 bulan ke depan Thailand akan melangsungkan pemilihan umum.

Partai oposisi Pheu Thai ingin pengadilan menjelaskan kapan pemimpin kudeta 2014 itu mencapai maksimum delapan tahun dalam posisi perdana menteri.

Partai yang pemerintahannya digulingkan Prayuth mengatakan, waktu jenderal militer itu sudah habis pada 23 Agustus, tepat delapan tahun setelah diangkat sebagai perdana menteri junta. Menurut partai tersebut, masa jabatan Prayuth dimulai pada Agustus 2014, beberapa bulan setelah kudeta dan karenanya harus berakhir bulan ini.

Namun, pendukung junta percaya delapan tahun berlaku setelah diundangkan konstitusi baru pada 2017 atau setelah pemilihan 2019. Artinya, Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa hingga 2025 atau 2027, jika terpilih dalam pemilihan umum. Sedangkan Prayut mengatakan pada Senin lalu, terserah pengadilan untuk memutuskan tentang penafsiran maksimal masa jabatan.

Oposisi telah berulang kali berusaha untuk menyingkirkan Prayuth melalui cara hukum dan legislatif. Selama dua tahun terakhir Prayuth telah bertahan dari empat mosi tidak percaya di parlemen dan berbulan-bulan protes panas yang dipimpin oleh para pemuda Thailand.

Prayuth adalah pemimpin junta dan perdana menteri Thailand dari 2014 hingga 2019. Ketika itu parlemen baru memilihnya untuk tetap menjadi perdana menteri setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer.

Baca juga: Survei: Prayut Chan-o-cha Diminta Lepaskan Jabatan Perdana Menteri Thailand

SUMBER: REUTERS