Survei: Prayut Chan-o-cha Diminta Lepaskan Jabatan Perdana Menteri Thailand

Sebuah jajak pendapat mengungkap hampir dua pertiga warga Thailand ingin Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha meninggalkan dari jabatannya pada bulan ini. Harapan itu muncul di tengah perdebatan soal berapa lama Prayut harus bertahan di kursi kekuasaan setelah kudeta militer yang dipimpinnya pada 2014 silam.

Kubu oposisi Thailand berencana mengajukan petisi ke pengadilan konstitusional untuk memutuskan apakah masa jabatan Prayut sebagai Perdana Menteri di batasi sampai delapan tahun seperti Perdana Menteri Thailand lainnya.

Prayuth Chan-ocha. REUTERS/Chaiwat Subprasom

Survei yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration (Nida) pada 2 Agustus – 4 Agustus 2022 terhadap 1.312 responden menemukan ada 64 persen responden ingin Perdana Menteri Prayut melepaskan jabatannya pada 23 Agustus 2022. Tanggal tersebut tepat delapan tahun di menduduki jabatan tersebut.

Prayut adalah Panglima militer Thailand yang memimpin kudeta militer pada pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Dengan begitu, Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan junta (militer).

Survei Nida yang dipublikasi pada Minggu, 7 Agustus 2022, memperlihatkan ada 33 persen responden yang memilih menunggu putusan pengadilan.

Saat ditanya oleh wartawan pada Senin, 8 Agustus 2022, perihal langkah yang akan diambil oposisi Thailand, Perdana Menteri Prayuth, 68 tahun, memilih menyerahkannya pada pengadilan.

Masalah masa jabatan adalah salah satu dari sejumlah upaya dari kubu oposisi untuk mendongkel Perdana Menteri Prayut, termasuk mengajukan mosi tidak percaya pada parlemen. Pemerintahan Prayut diguncang oleh tuduhan penyalah-gunaan kekuasaan dan selama berbulan-bulan unjuk rasa oleh anak-anak muda Thailand, yang memprotes kepemimpinannya dan Kerajaan Thailand.

Prayut adalah mantan Panglima Militer dan menjadi Perdana Menteri Thailand mulai 2014 hingga pemilu pada 2019 setelah parlemen Thailand yang baru memilihnya untuk tetap menjadi Perdana Menteri Negeri Gajah Putih.   

Menurut konstitusi Thailand, pemilu harus diselenggarakan dalam tempo 10 bulan ke depan. Namun Prayut yang sudah pensiun sebagai tentara, belum memberikan tanda-tanda pemilu Thailand akan segera digelar.

Sumber: Reuters

Baca juga: Jepang dan Thailand Sepakati Perjanjian Pertahanan Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.