TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah negara bagian dengan penduduk terpadat di Australia, New South Wales, tengah menghadapi gugatan atas peraturan mereka yang mendenda warga, termasuk anak-anak berusia minimal 10 tahun, atas pelanggaran pembatasan COVID-19. Salah satu pelanggaran adalah tidak menggunakan masker di ruang publik maupun ruang tertutup.

Aturan untuk mencegah penularan COVID-19 itu dinilai memberatkan karena warga, termasuk anak-anak, menghadapi denda paling sedikit Aus$1.000 atau sekitar Rp10 juta. Gugatan hukum yang diajukan di Mahkamah Agung NSW pekan ini terhadap komisaris polisi NSW dan Komisaris Administrasi Denda, akan menjadi preseden yang dapat mengakibatkan penarikan ribuan denda.

Data yang dirilis oleh Redfern Legal Center pada 2021 menunjukkan denda senilai Aus$2,1 juta atau Rp21,7 miliar telah dikeluarkan untuk 2.844 anak berusia 10-17 tahun sejak pertengahan tahun lalu. Lebih dari separuh anak-anak menerima denda sebesar Aus$1.000. Tujuh belas anak didenda Aus$5.000 atau sekitar Rp51,7 juta dan 39 anak didenda Aus$3.000 atau sekitar Rp31 juta.

Samantha Lee, pengacara akuntabilitas kebijakan senior di Redfern Legal Center – yang mewakili tiga penggugat – mengatakan ini adalah “kasus besar”.

“Kami berbicara tentang denda Aus$45.000, dan sebagian besar denda dikeluarkan untuk mereka yang berada di daerah sosial ekonomi rendah, dan juga warga Aborigin,” kata Lee seperti dilansir SHM Kamis 21 Juli 2022. “Bagi kami ini tentang mereka, dan mencoba mendapatkan semacam keadilan yang belum mereka dapatkan melalui sistem peninjauan.”

Pemerintah NSW sendiri tengah mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan kontroversial ini dengan kebijakan lain. Mereka menawarkan program yang memungkinkan peserta mengurangi denda dengan terlibat dalam pekerjaan, konseling, kursus, atau program perawatan yang tidak dibayar bagi anak-anak pelanggar aturan COVID-19.

Namun, kelompok-kelompok advokasi hukum Australia mendesak agar denda bagi anak-anak diganti hukuman peringatan. Menurut mereka, denda itu secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat miskin dan minoritas. “Anak-anak memiliki sedikit kapasitas untuk membayar atau memahami sistem penegakan hukum,” kata kelompok itu memperingatkan. Sayangnya, imbauan itu ditolak pemerintah NSW.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Australia Naik

SUMBER: SHM