TEMPO.CO, Jakarta - Jepang tidak akan menetapkan batas atas pengeluaran pertahanan dalam anggaran tahunannya untuk mengatisipasi meningkatnya ketegangan dengan China akhir-akhir ini, demikian dilaporkan surat kabar Nikkei, Sabtu, 16 Juli 2022.

Pemerintah Jepang biasanya menetapkan batas atas permintaan pengeluaran yang diajukan oleh kementerian dalam menyusun anggaran negara tahunannya untuk menghindari pengeluaran meningkat terlalu banyak dan membebani keuangan yang sudah memburuk.

Tokyo tampaknya akan membuat pengeluaran pertahanan sebagai pengecualian dalam anggaran tahun fiskal berikutnya karena berencana untuk membeli rudal jarak jauh dan penelitian keamanan siber, kata surat kabar itu tanpa mengutip sumber.

Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida akan membuat keputusan bulan ini, kata Nikkei.

Langkah itu akan membuka ruang bagi pemerintah untuk menanggapi proposal oleh partai yang berkuasa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang dalam waktu lima tahun. Hingga saat ini, pengeluaran pertahanan tahunan telah dibatasi sekitar 1% dari PDB.

Para pemilih Jepang, yang khawatir akan terjerumus ke dalam militerisme, secara tradisional waspada terhadap peningkatan besar dalam pengeluaran pertahanan. Tetapi sekarang banyak yang khawatir bahwa invasi Rusia ke Ukraina dapat membuat China berani menyerang negara tetangga Taiwan.

Dalam peta jalan kebijakan ekonomi tahunan yang dirilis pada bulan Juni, pemerintah mengatakan ingin secara drastis meningkatkan pengeluaran pertahanan "dalam lima tahun ke depan".

Analis mengatakan penampilan yang kuat dalam pemilihan majelis tinggi pada 10 Juli lalu telah memperkuat cengkeraman Kishida pada kekuasaan di dalam partainya, memberinya momentum baru meningkatkan pengeluaran pertahanan untuk melawan kekuatan militer China yang tumbuh.

Reuters