Pemimpin Junta Myanmar ke Rusia, Jalin Kerja Sama Pertahanan

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 13 Juli 2022 17:45 WIB

Panglima militer Min Aung Hlaing (tengah) menyakjsikan menteri sains dan teknologi Myo Thein Kyaw (kiri) menandatangani MoU kerja sama energi atom dengan eksekutif nuklir Rusia Alexey Likhachev (kanan) pada 11 Juli 2022 di Moskow. (Kantor Panglima Militer Myanmar/Myanmar Now)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengunjungi Moskow dan mengikat kerja sama pertahanan dengan Rusia, Hal itu dikatakan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip Reuters, Selasa, 12 Juli 2022.

Rusia dan Myanmar akan memperdalam kerja sama pertahanan setelah pertemuan antara pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dan pejabat tinggi pertahanan Rusia.

Kementerian mengatakan pertemuan itu terjadi pada Senin, dan bahwa Hlaing berada di Rusia untuk kunjungan pribadi.

"Pertemuan itu ... menegaskan disposisi bersama untuk secara konsisten membangun kerja sama multifaset antara militer kedua negara," bunyi pernyataan itu.

Thomas Andrews, pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar, mengatakan pada Februari bahwa Rusia telah memasok junta dengan drone, dua jenis jet tempur, dan dua jenis kendaraan lapis baja, satu dengan sistem pertahanan udara.

Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer pada awal 2021 mengakhiri satu dekade pemerintahan demokrasi, memicu protes bahwa pasukan junta melakukan tekanan pada masyarakat dengan kekuatan mematikan.

Advertising
Advertising

Sejumlah tokoh oposisi membentuk kekuatan rakyat dan mengangkat senjata di sejumlah daerah.

PBB mengatakan penyelidikannya menunjukkan militer telah melakukan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Junta mengatakan sedang berusaha memulihkan perdamaian dan ketertiban.

Media independen Myanmar Now, Rabu, 13 Juli 2022, melaporkan Min Aung Hlaing mengunjungi Rusia untuk memperkuat hubungan pertahanan dan ekonomi dengan negara itu di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim kudeta Myanmar atas pelanggaran hak asasi yang sedang berlangsung.

Panglima militer, yang memimpin kudeta pada awal 2021, berangkat ke Moskow pada Minggu dalam perjalanan yang sebelumnya tidak diumumkan dan digambarkan oleh kedutaan Rusia di Myanmar sebagai “kunjungan pribadi,” dan diperkirakan akan berlangsung hingga pekan ini.

Media yang dikendalikan militer tidak melaporkan kunjungan itu sampai Selasa.

Delegasi yang menyertai Min Aung Hlaing termasuk sekretaris gabungan junta Letnan Jenderal Ye Win Oo dan anggota Mahn Nyein Maung, serta kepala angkatan udara Jenderal Tun Aung, ajudan jenderal Letnan Jenderal Myo Zaw Thein dan atase militer Brigjen Moe Kyaw. Turut hadir perwakilan dari kementerian ilmu pengetahuan dan teknologi serta transportasi dan komunikasi.

Menurut pernyataan pers resmi, pada hari Senin, pemimpin kudeta bertemu dengan Alexey Likhachev—direktur jenderal perusahaan Rosatom milik negara Rusia—dan membahas kerja sama energi atom.

Departemen komunikasi Rosatom di Singapura mengatakan kepada Myanmar Now bahwa kedua negara hari itu menandatangani Nota Kesepahaman tentang “kerjasama dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang energi nuklir dan membentuk opini publik yang positif tentang energi nuklir di Myanmar.”

Perusahaan menggambarkan langkah itu sebagai "meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan kerja sama lebih lanjut dalam proyek-proyek praktis."

Juru bicara Junta melaporkan bahwa Min Aung Hlaing juga bertemu dengan perwakilan perusahaan dari Roscosmos State Space Corporation dan dealer senjata Rosoboronexport pada Senin malam. Tidak ada rincian lebih lanjut dari pertemuan tersebut yang diungkapkan dalam laporan tersebut.

Mereka juga menerbitkan foto delegasi yang menghadiri upacara pembukaan replika Pagoda Shwezigon di Kaluga, barat daya Moskow. "Menghadiri acara tersebut bersama perwakilan junta adalah biksu sekutu militer Sitagu Sayadaw," tulis Myanamr Now.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan akan meningkatkan tekanan internasional terhadap rezim kudeta Myanmar selama perjalanannya ke Thailand akhir pekan lalu. Blinken berharap ASEAN meminta pertanggungjawaban rezim” atas tindakan kekerasan dan penindasan yang semakin intensif di negara tersebut.

Blinkjen uga mendesak China untuk melakukan hal yang sama, menurut laporan media.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi Myanmar awal bulan ini untuk pertemuan kelompok Kerjasama Lancang-Mekong yang dipimpin China yang meliputi Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam.

Itu adalah kunjungan pertama seorang diplomat top China ke negara itu sejak kudeta tahun lalu. Menurut The Irrawaddy, Wang Yi tidak melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima Tentara Myanmar. Dia terakhir mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pada Januari tahun lalu, hanya beberapa minggu sebelum militer menggulingkan pemerintahan.

Sementara panglima militer Myanmar berada di Rusia, pasukan perlawanan melaporkan bentrokan sengit dengan pasukan junta di Kotapraja Myawaddy di Negara Bagian Karen.

Berita terkait

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

8 jam lalu

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

Pemberontak Arakan Army menguasai wilayah Rakhine yang banyak dihuni warga Rohingya di Myanmar. Mereka membantah menargetkan Rohingya.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

21 jam lalu

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa yang melarang distribusi empat media Rusia. Hal itu sama dengan menolak menerima sudut pandang alternatif

Baca Selengkapnya

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

3 hari lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

3 hari lalu

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

Sejumlah pihak bereaksi setelah Amerika mengancam hakim ICC jika mengeluarkan surat penangkapan kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

3 hari lalu

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

Setidaknya 16 tentara bayaran Sri Lanka tewas dalam perang antara Rusia dan Ukraina, kata wakil menteri pertahanan pulau itu pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

3 hari lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

4 hari lalu

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

Vladimir Putin mendapat dukungan dari Beijing agar bisa menyelesaikan krisis Ukraina dengan damai.

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

4 hari lalu

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

Jaksa ICC disebut takut terhadap ancaman dari Kongres AS dan dipertanyakan independensinya.

Baca Selengkapnya

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

6 hari lalu

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

Calon menhan Rusia yang ditunjuk oleh Presiden Vladimir Putin menekankan perlunya kesejahteraan yang lebih baik bagi personel militer.

Baca Selengkapnya

Siapakah Andrei Belousov, Menteri Pertahanan Pilihan Putin?

6 hari lalu

Siapakah Andrei Belousov, Menteri Pertahanan Pilihan Putin?

Presiden Rusia Vladimir Putin secara mengejutkan mengusulkan Andrei Belousov, seorang sipil ekonom menjadi menteri pertahanan.

Baca Selengkapnya