TEMPO.CO, Jakarta - Presiden China Xi Jinping mengatakan, tidak ada alasan untuk mengubah formula pemerintahan "satu negara, dua sistem" Hong Kong, meskipun Barat menilai yang dilakukan Beijing sudah tidak seperti dijanjikan ketika Inggris mengembalikan bekas koloninya itu.

"Untuk sistem yang baik seperti ini, tidak ada alasan sama sekali untuk mengubahnya. Itu harus dipertahankan dalam jangka panjang," kata Xi dalam kunjungan langka ke Hong Kong itu setelah mengambil sumpah pemimpin baru kota itu, John Lee, Jumat, 1 Juli 2022.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 1997, dengan Beijing menjanjikan otonomi luas, hak individu yang tidak terkekang, dan independensi peradilan setidaknya hingga 2047.

Para kritikus China, termasuk negara-negara Barat, menuduh pihak berwenang menginjak-injak kebebasan itu dengan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing di kota itu pada 2020 setelah protes massal pro-demokrasi tahun sebelumnya.

China dan Hong Kong menolak tuduhan itu, dengan mengatakan undang-undang itu "memulihkan ketertiban dari kekacauan" sehingga kota itu bisa makmur.

Xi mengatakan undang-undang keamanan bermanfaat untuk "hak-hak demokratis" penduduk kota dan bahwa formula "satu negara, dua sistem" akan tetap berlaku.

Pada upacara pengambilan sumpah, semua pejabat, termasuk Xi, mengenakan topeng dan berdiri setidaknya satu meter. Mereka tidak berjabat tangan.

Mantan kepala keamanan Lee, yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atas perannya dalam menerapkan undang-undang keamanan, mengambil alih pada saat kota itu menghadapi eksodus orang dan bakat di tengah beberapa pembatasan Covid-19 terberat di dunia.

Pihak berwenang mengerahkan pasukan keamanan besar-besaran, memblokir jalan dan wilayah udara di sekitar Pelabuhan Victoria yang indah, di mana gubernur kolonial terakhir, Chris Patten, dengan penuh air mata menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada upacara yang diguyur hujan pada tahun 1997.

Lentera merah dan poster yang menyatakan "era baru" stabilitas menghiasi jalan utama dan jalan setapak dekat dengan pusat konvensi

Xi tidak menghadiri upacara pengibaran bendera tradisional pada hari Jumat, dengan media melaporkan dia menginap di seberang perbatasan di Shenzhen setelah tiba di Hong Kong pada hari Kamis.

Perjalanan Xi ke Hong Kong adalah yang pertama sejak 2017, ketika dia bersumpah pada pemimpin wanita pertama kota itu, Carrie Lam, yang mengawasi beberapa masa paling kacau di wilayah itu, yang ditandai dengan protes anti-pemerintah pada 2019 dan pandemi Covid.

Lima tahun lalu, Xi tinggal di Hong Kong selama perjalanannya. Keberadaannya semalaman kali ini, dan alasan mengapa dia memilih Shenzhen, belum dikonfirmasi secara resmi.

Hong Kong mencatat lebih dari 2.000 kasus Covid setiap hari pada Kamis, level yang akan menghasilkan pembatasan sangat ketat di kota daratan mana pun.

Beberapa analis melihat kunjungan Xi sebagai tur kemenangan setelah Beijing memperketat kendalinya atas Hong Kong. Setelah tiba di kota pada hari Kamis, Xi mengatakan kota itu telah mengatasi tantangannya dan "bangkit dari abu".

"Apa yang terjadi selama 25 tahun terakhir telah membuktikan bahwa masa depan dan nasib Hong Kong harus berada di tangan para patriot yang akan menangis dengan bangga karena menjadi orang China," tulis editorial Global Times, media Partai Komunis China. "Peremajaan besar bangsa China tidak dapat diubah dan masa depan Hong Kong akan lebih cerah."

Puluhan ribu demonstran berbaris selama kunjungan Xi lima tahun lalu, dan 1 Juli secara tradisional telah digunakan sebagai kesempatan tahunan bagi orang-orang Hong Kong untuk menyuarakan keluhan.

Tidak ada protes yang terjadi kali ini, dengan politisi oposisi dan aktivis demokrasi yang paling vokal di penjara atau pengasingan diri.

"Seluruh kota hanya memiliki satu suara dominan dan yang lainnya dimusnahkan. Kota ini tenang dan 'harmonis' karena telah kehilangan keragaman politik dan kebebasan berekspresinya," kata aktivis pro-demokrasi Nathan Law, yang melarikan diri dari Hong Kong, dalam sebuah tweet. "Ini kegagalan 'satu negara, dua sistem', bukan kesuksesan."

Inggris menyewa Hong Kong selama 99 tahun dan mengembalikannya pada 1 Juli 1997.